HMI Bogor Soroti Karhutla, Harga Pangan dan Sulitnya Lapangan Kerja, Pemerintah Didesak Evaluasi
KOTA BOGOR — Di tengah tuntutan kesejahteraan yang belum surut, persoalan harga kebutuhan pokok, beban BBM, sulitnya lapangan kerja, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan serius. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor, Multazam, bersama kader HMI turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di depan Pintu 1 Istana Kepresidenan, Kota Bogor, Selasa (27/10/2026), mendesak evaluasi menyeluruh terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Multazam menegaskan melalui sikap HMI bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi maupun klaim keberhasilan pembangunan. Menurut HMI, ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuan negara menjawab persoalan rakyat, menjaga daya beli, membuka lapangan kerja, serta menjamin keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.
Dalam tuntutan ekonominya, HMI menyoroti ketimpangan sosial, pemutusan hubungan kerja (PHK), gejolak harga kebutuhan pokok, dan beban biaya energi. Pemerintah didesak membenahi kebijakan ekonomi, menekan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta memperluas kesempatan kerja agar masyarakat tidak terus menghadapi tekanan biaya hidup.
Bagi Multazam dan HMI, persoalan ekonomi tidak boleh hanya dibahas melalui indikator makro, sementara kondisi riil masyarakat luput dari perhatian. Pemerintah dituntut menghadirkan langkah nyata untuk memperkuat daya beli dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Di sektor lingkungan, HMI mendesak pemerintah menuntaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemulihan wilayah terdampak, penguatan pencegahan, serta penindakan terhadap individu maupun korporasi yang terbukti bertanggung jawab menjadi bagian dari tuntutan mahasiswa. Penanganan karhutla, menurut HMI, harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar memadamkan api ketika kebakaran terjadi.
Sorotan juga diarahkan pada efektivitas Kabinet Merah Putih. HMI mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja jajaran menteri dan melakukan perampingan kabinet apabila dinilai diperlukan. Pengelolaan anggaran negara dituntut lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam persoalan tata kelola pemerintahan, Multazam bersama HMI Cabang Kota Bogor turut mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk dalam tuntutan, terutama menyangkut pengawasan anggaran, kualitas layanan, dan keamanan pangan.
Pada sektor pendidikan dan agraria, HMI menuntut jaminan pendidikan gratis, peningkatan kesejahteraan guru, percepatan reforma agraria, serta perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban konflik lahan.
HMI juga menekankan pentingnya penegakan supremasi sipil dan penolakan terhadap militerisme di ruang sipil. Menurut sikap organisasi tersebut, prinsip demokrasi dan konstitusi harus tetap menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Kota Bogor menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni menuntaskan penanganan karhutla dan memulihkan lingkungan; membenahi kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial; menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; menjamin pendidikan gratis serta kesejahteraan guru; merampingkan Kabinet Merah Putih; mewujudkan reforma agraria dan melindungi korban konflik agraria; menuntaskan praktik KKN di lingkungan pemerintahan; serta menegakkan supremasi sipil dan menghapus militerisme di ruang sipil.
Multazam bersama HMI Cabang Kota Bogor mendesak agar evaluasi dua tahun pemerintahan tidak berhenti sebagai wacana politik. Pemerintah diminta menerjemahkan kebijakan menjadi langkah konkret yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan, terutama dalam menjawab persoalan lingkungan, tekanan ekonomi, kesempatan kerja, serta penegakan hukum.
Aksi tersebut menjadi penyampaian aspirasi mahasiswa agar kesejahteraan rakyat ditempatkan sebagai orientasi utama kebijakan negara. HMI berharap tuntutan yang disampaikan mendapat perhatian dan tindak lanjut nyata dari pemerintah. (Surya SP)
