PMII-GMKI Bogor Gugat Dua Tahun Prabowo-Gibran, Desak Pemerintah Berbenah dari Ekonomi hingga Penegakan Hukum
KOTA BOGOR — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Bogor. Dalam aksi unjuk rasa di depan Pintu Utama Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (29/10/2026), mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan nasional yang dinilai belum menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat.
Koordinator lapangan (korlap) aksi, Toni Al Fajri, menegaskan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan tidak boleh berhenti pada capaian program dan narasi politik. Pemerintah dinilai harus berani mengoreksi kebijakan yang membebani rakyat serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum evaluasi serius. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan janji dan program, tetapi harus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui kebijakan nyata. Persoalan ekonomi, karhutla, pendidikan, demokrasi, dan penegakan hukum tidak boleh terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas,” tegas Toni Al Fajri dalam tuntutan aksi.
PMII dan GMKI membawa spanduk bertuliskan “Evaluasi 2 Tahun Astacita Prabowo-Gibran” serta “Padamkan Apinya Bukan Berita”. Pesan tersebut menjadi simbol kritik mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah sekaligus desakan agar persoalan nasional ditangani secara konkret, bukan sebatas wacana.
Dalam tuntutannya, massa mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), disertai penanganan, pemulihan lingkungan, serta perlindungan maksimal terhadap masyarakat terdampak.
Di bidang ekonomi, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan kebijakan yang dinilai menekan kelompok menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga dituntut segera menstabilkan harga kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli dan meringankan beban hidup masyarakat.
Pada sektor pendidikan, massa menolak komersialisasi dan mendesak terwujudnya pendidikan gratis yang berkualitas serta berkelanjutan. Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap proyek strategis nasional yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup rakyat, sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat terdampak.
Mahasiswa turut menuntut pemulihan marwah demokrasi, penegakan supremasi hukum, serta pemberantasan korupsi secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Mereka menilai penegakan hukum yang adil dan pemerintahan yang akuntabel menjadi bagian penting dalam menjawab tuntutan publik.
Rangkaian aksi diwarnai pembakaran ban dan pelemparan tomat ke arah depan pintu utama Istana Kepresidenan Bogor. Setelah menyampaikan orasi, massa membacakan pernyataan sikap atau press release, kemudian membubarkan diri dalam situasi aman dan lancar.
Aksi gabungan PMII dan GMKI Kota Bogor tersebut menjadi tekanan moral mahasiswa agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan selama dua tahun terakhir. Pemerintah dituntut tidak sekadar mempertahankan narasi keberhasilan, tetapi juga menunjukkan langkah terukur dalam menjawab persoalan kesejahteraan rakyat, lingkungan, pendidikan, demokrasi, dan penegakan hukum. (Surya SP)
