KAB.BOGOR – Demokrasi desa kini masih berlangsung secara semu, konsekuensinya ternyata melahirkan implementasi pembangunan desa semu pula. Akibatnya, pembangunan mengalami kesalahan target dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan pedesaan.
Hal ini disampaikan Lukman Hakim saat mempertahankan disertasinya berjudul Demokrasi, Implementasi Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan pada program doktoral Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor (Kamis, 30/7/2026).
Menurut Lukman, pola ini menjelaskan mengapa otonomi desa yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa masih menyisakan kemiskinan, ketimpangan, dan belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan rakyat.
Disertasi berangkat dari kenyataan bahwa demokrasi dan pembangunan belum optimal menghadirkan kesejahteraan bagi warga desa. Negara telah mendorong desentralisasi, partisipasi, dan penguatan kewenangan desa. Lahirnya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi penanda penting bagi otonomi desa dan demokrasi desa. Undang-undang ini membuka ruang partisipasi, memperluas kewenangan desa, dan memperkuat posisi desa dalam pembangunan.
Perubahan kelembagaan ini tidak otomatis mengurangi ketimpangan. Dalam banyak konteks, ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik di desa justru tetap bertahan, bahkan meningkat dalam bentuk baru melalui penguasaan sumber daya, dominasi elite, dan distribusi manfaat pembangunan yang tidak merata.
Pada tingkat makro, Indonesia menghadapi stagnasi demokrasi, penguatan oligarki, dan dominasi pendekatan teknokratis dalam pembangunan. Pada tingkat mikro, desa menjadi arena penting untuk membaca bagaimana kekuasaan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Warga desa hadir dalam ruang demokrasi elektoral seperti pemilu, pilkades, dan ruang deliberatif seperti Musdus, Musdes dan Musrenbangdes namun tidak semua warga memiliki pengaruh yang setara. Elite desa, jaringan patronase, dan praktik klientelisme masih dominan menentukan arah kebijakan dan distribusi manfaat pembangunan desa.
