KOTA BOGOR — Kursi Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor kembali menjadi sorotan. Proses seleksi yang semestinya menjadi pintu masuk bagi calon terbaik justru dipertanyakan Pemuda Peduli Anti Korupsi (PPAK) Bogor Raya.
PPAK mendesak Pemerintah Kota Bogor membuka secara terang proses seleksi tersebut. Mereka juga meminta proses pengisian jajaran direksi dipastikan berjalan profesional dan bebas dari kepentingan politik maupun praktik nepotisme.
Desakan itu disampaikan PPAK Bogor Raya dalam aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jumat, 11 September 2026. Sejumlah massa aksi menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait proses seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan yang mereka nilai perlu dievaluasi.
Koordinator Lapangan (Korlap) PPAK Bogor Raya, Frans, menegaskan pihaknya telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut. Namun, hingga aksi kembali digelar, mereka menilai belum mendapatkan tanggapan yang jelas dari pihak terkait.
“Kami sudah berulang kali menyampaikan persoalan ini. Sampai sekarang belum ada tanggapan yang jelas dari pihak terkait. Karena itu kami kembali turun untuk mendesak agar proses seleksi ini dievaluasi dan dibuka secara transparan,” tegas Frans.
PPAK secara khusus mendesak Wali Kota Bogor mengevaluasi dan membatalkan Pansel Direksi Perumda Tirta Pakuan sebelumnya. Mereka meminta dibentuk Pansel baru dengan proses seleksi yang terbuka, transparan dan akuntabel.
Bagi PPAK, persoalannya bukan sekadar siapa yang nantinya mengisi kursi direksi. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana proses menuju jabatan tersebut berlangsung. Rekam jejak, kompetensi dan independensi calon dinilai harus menjadi pertimbangan utama.
PPAK juga menolak segala bentuk politisasi dan nepotisme dalam pengisian jabatan Direksi Perumda Tirta Pakuan. Mereka menilai perusahaan daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat harus dikelola oleh jajaran yang dipilih melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika tuntutan tersebut tidak mendapatkan kejelasan, PPAK menyatakan siap kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Hingga berita ini ditulis, media masih berupaya meminta tanggapan Pemerintah Kota Bogor dan Perumda Tirta Pakuan terkait sorotan serta tuntutan yang disampaikan PPAK Bogor Raya. (Surya Sp)
