KAB.BOGOR, PAMIJAHAN — Tumpukan sampah yang menggunung di depan SDN 01 Cimayang menuai sorotan tajam. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan lingkungan, tetapi juga dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola sampah di tingkat lokal.
Relawan Susur Sungai (Resus) bersama Pemerintah Desa Cimayang akhirnya melakukan koordinasi untuk membahas penanganan persoalan tersebut. Namun, dalam forum itu terungkap adanya saling lempar tanggung jawab antara pemerintah desa dan pihak pengelola pasar terkait sumber serta pengelolaan sampah yang terus menumpuk.(13/04)
Situasi ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama karena lokasi penumpukan berada tepat di area pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang aman dan bersih bagi anak-anak.
Perwakilan Pemerintah Desa Cimayang mengakui permasalahan tersebut dan menyatakan akan segera mengambil langkah penanganan.
“Kami tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Penanganan akan segera dilakukan dengan melibatkan pihak terkait agar persoalan ini tidak berlarut,” ujar perwakilan Pemdes Cimayang.
Meski demikian, pernyataan tersebut dinilai belum cukup menjawab akar persoalan yang selama ini terjadi.
Praktisi lingkungan, Agil, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa persoalan sampah di Cimayang bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan lemahnya sistem pengelolaan serta rendahnya kesadaran kolektif.
Dalam paparannya, ia menyoroti bahwa keberadaan sampah di depan sekolah merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa dianggap sepele.
“Permasalahan ini tidak bisa terus ditutupi dengan saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah langkah nyata, bukan sekadar koordinasi formalitas,” tegas Agil.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari kondisi tersebut tidak hanya bersifat estetika, tetapi berpotensi serius terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
“Menempatkan tumpukan sampah di depan sekolah adalah keputusan yang keliru. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal tanggung jawab moral terhadap generasi muda.”
Lebih lanjut, Agil menekankan pentingnya keberanian pemerintah desa dalam mengambil sikap tegas, termasuk menata ulang sistem pembuangan, memperjelas tanggung jawab antar pihak, serta memastikan adanya pengawasan yang konsisten.
“Tanpa ketegasan dan sistem yang jelas, persoalan ini akan terus berulang. Tidak cukup hanya mengandalkan pengangkutan, tapi harus ada perubahan dari hulu ke hilir.”
Ia juga mendorong pembentukan sistem pengelolaan berbasis masyarakat yang disertai edukasi berkelanjutan, bukan sekadar solusi jangka pendek.
“Kesadaran masyarakat memang penting, tetapi itu harus diiringi dengan sistem yang memadai. Edukasi tanpa fasilitas dan pengawasan hanya akan menjadi slogan.”
Koordinasi yang dilakukan diharapkan tidak berhenti sebagai respons sesaat atas keluhan warga. Publik kini menanti langkah konkret dan terukur dari pemerintah desa serta pihak terkait, untuk memastikan persoalan serupa tidak terus berulang di kemudian hari.(Mar)
