PPAK Siapkan Aksi di Depan Pintu Istana Bogor, Seleksi Direksi Tirta Pakuan Kembali Digugat
KOTA BOGOR — Polemik proses seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan kembali memanas. Pemuda Peduli Anti Korupsi (PPAK) Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Selasa (1/9/2026), dengan membawa desakan agar proses seleksi direksi dievaluasi dan dibatalkan.
Koordinator lapangan aksi, Frans, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan karena persoalan yang sama disebut telah berulang kali disuarakan, namun belum mendapatkan tanggapan konkret dari pihak terkait.
Menurut Frans, PPAK mempertanyakan proses seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan yang mereka nilai diduga bermasalah secara administrasi serta tidak mencerminkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan objektivitas.
Tekanan massa meningkat saat ban bekas dibakar di lokasi aksi. Aksi tersebut menjadi simbol protes terhadap sikap pihak terkait yang dinilai belum memberikan jawaban atas tuntutan yang terus disuarakan PPAK.
Dalam tuntutannya, PPAK mendesak Wali Kota Bogor segera mengevaluasi dan membatalkan Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Perumda Tirta Pakuan.
PPAK juga meminta proses seleksi calon Direksi Perumda Tirta Pakuan diulang dan dilakukan secara terbuka, akuntabel serta berintegritas, tanpa intervensi kepentingan pihak mana pun.
Selain itu, PPAK secara tegas menolak segala bentuk politisasi dan nepotisme dalam pengisian jabatan Direksi PDAM Kota Bogor. Bagi PPAK, posisi strategis dalam perusahaan milik daerah tidak boleh ditentukan oleh kepentingan politik maupun kedekatan tertentu, melainkan harus melalui mekanisme seleksi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami sudah berulang kali menyampaikan persoalan ini. Sampai sekarang belum ada tanggapan yang jelas dari pihak terkait. Karena itu kami kembali turun untuk mendesak agar proses seleksi ini dievaluasi dan dibuka secara transparan,” tegas Frans.
Frans menambahkan, PPAK tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas wacana. Mereka meminta Pemerintah Kota Bogor memberikan jawaban konkret terhadap seluruh persoalan yang dipersoalkan, sekaligus memastikan proses pengisian jabatan Direksi Perumda Tirta Pakuan berjalan tanpa intervensi dan kepentingan tertentu.
PPAK menegaskan, sikap diam atau tidak adanya jawaban konkret dari Pemerintah Kota Bogor tidak akan membuat persoalan tersebut berhenti. Jika tuntutan mereka kembali tidak mendapatkan kejelasan, PPAK menyatakan akan menggelar aksi lanjutan di depan Istana Bogor sebagai bentuk eskalasi tekanan dan membawa persoalan seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan ke ruang publik yang lebih luas.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa PPAK tidak ingin polemik seleksi direksi berakhir tanpa penjelasan. Mereka menuntut pemerintah daerah membuka proses secara terang dan memberikan jawaban atas setiap persoalan yang dipertanyakan.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kota Bogor. Desakan evaluasi, pembatalan Pansel, pengulangan proses seleksi, hingga penolakan terhadap politisasi dan nepotisme menjadi tuntutan terbuka yang menunggu jawaban resmi dari Pemkot Bogor.
Jika jawaban tak kunjung datang, PPAK menyatakan siap kembali turun ke jalan. Kali ini, Istana Bogor menjadi titik yang mereka bidik untuk menyuarakan tuntutan.
Sementara itu, media masih berupaya menghubungi pihak Pemerintah Kota Bogor dan Perumda Tirta Pakuan untuk memperoleh penjelasan serta tanggapan atas tudingan dan tuntutan yang disampaikan PPAK. Hingga berita ini ditulis, tanggapan resmi dari pihak terkait belum diperoleh. (Surya SP)
