Mantan Aktivis 98 Serukan Penguatan Nilai Pancasila untuk Kembalikan Jati Diri Bangsa
JAKARTA – Mantan aktivis 1998, Ridwan, mengajak masyarakat dan pemangku kebijakan untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama berbangsa dan bernegara.
Dalam wawancara dengan awak media, Ridwan menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari akar budaya, tradisi, dan kearifan lokal Indonesia yang sudah mapan jauh sebelum demokrasi modern masuk.
Namun menurutnya, penggabungan antara demokrasi dan Pancasila harus selaras agar penerapannya memberikan ruh atau semangat ganda bagi masyarakat.
“Pancasila lahir dari kearifan Nusantara yang sudah ada sejak lama. Namun dalam praktiknya, kedua hal ini sering dipadukan tanpa pemahaman yang utuh, sehingga memicu kerancuan di lapangan,” ujarnya.
Ridwan mengungkapkan, sistem politik dan ekonomi yang diterapkan di Indonesia saat ini masih jauh dari Pancasila.
Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan sejatinya masih hidup subur di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, nilai-nilai tersebut belum terimplementasi dengan baik dalam struktur politik kita.
Kontradiksi justru terjadi ketika nilai-nilai luhur tersebut masuk ke dalam sistem politik dan ekonomi yang kini dirasa makin menjauh dari semangat Pancasila.
“Dalam keseharian, masyarakat masih menghidupkan Pancasila. Namun begitu masuk ke ranah politik dan ekonomi, praktiknya sudah melenceng jauh,” kritik Ridwan.
Ridwan pun mendorong reorientasi pemahaman agar publik fokus pada substansi Pancasila, bukan sekadar terjebak dalam perdebatan istilah.
“Generasi muda melihat realitas yang ada tidak sesuai dengan teori yang diajarkan. Karena itu, kita harus mengembalikan pemahaman masyarakat terhadap substansi Pancasila secara utuh,” tambahnya.
Menyoroti tantangan demokrasi hari ini—mulai dari polarisasi, banjir disinformasi, merosotnya kepercayaan publik, hingga mahalnya ongkos politik—Ridwan menunjuk sistem yang terlalu mendewakan mekanisme suara terbanyak sebagai akar masalah.
Sistem kapitalistik ini berpotensi menguntungkan pemilik modal besar, yang pada gilirannya menyuburkan politik uang dan korupsi.
“Ketika kompetisi politik hanya bergantung pada suara terbanyak, pemilik modal besar yang diuntungkan. Akibatnya, biaya politik membengkak dan membuka celah lebar bagi penyimpangan,” tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Ridwan, jelas menyimpang dari amanat sila keempat Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat dalam kepemimpinan maupun penyusunan kebijakan publik.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang melulu mengejar pertumbuhan ekonomi akan semu jika mengabaikan karakter, moralitas, dan etika bangsa.
Indonesia memiliki modal sosial yang kuat dalam bentuk gotong royong yang harusnya diintegrasikan secara konsisten dalam tata kelola pemerintahan.
“Kemajuan material akan semu jika tidak diimbangi dengan penguatan karakter, budaya, dan identitas bangsa,” kata Ridwan.
Mengakhiri pernyataannya, Ridwan mendesak adanya evaluasi total terhadap sistem politik saat ini dengan menempatkan Pancasila sebagai kompas utama.
Ia optimistis, konsistensi dalam menerapkan Pancasila akan memperkuat persatuan nasional sekaligus membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, beradab, maju, dan berkarakter kuat.(*)
