Puluhan Massa PPAK Kepung Balai Kota, Kecewa Tak Ditemui Pemkot, Aksi Bergeser ke Pintu 1 Istana Bogor
Kota Bogor — Puluhan massa Pemuda Peduli Anti Korupsi (PPAK) Bogor Raya kembali menggelar aksi, Kamis (3/9/2026). Massa mempersoalkan pengangkatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Bogor yang mereka nilai diduga sarat kepentingan, tidak transparan, dan perlu dipertanyakan proses serta mekanismenya.
Massa awalnya menggelar aksi di depan Balai Kota Bogor sambil membakar ban dan menunggu perwakilan Pemkot menemui mereka. Namun, tidak ada perwakilan Pemkot yang datang memberikan penjelasan.
Kecewa karena tidak ditemui, massa kemudian bergeser ke depan Pintu 1 Istana Bogor. Di lokasi tersebut, massa kembali menyampaikan aspirasi sambil membakar ban dan berorasi menggunakan mobil komando. Aksi berlanjut dengan mengelilingi kawasan Kebun Raya Bogor hingga malam hari sebelum massa kembali ke depan Balai Kota dan kembali membakar ban.
Di tengah aksi, Koordinator Lapangan PPAK Bogor Raya, Frans, melontarkan kritik keras terhadap Pemkot Bogor. Ia menegaskan bahwa persoalan pengangkatan Kabag Kesra tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan yang terang kepada masyarakat.
“Kami datang membawa suara masyarakat, bukan datang untuk meminta belas kasihan. Kalau Pemkot yakin proses pengangkatan ini sudah benar, buka semuanya! Jangan sembunyi di balik birokrasi dan jangan biarkan publik hanya menerima keputusan tanpa tahu bagaimana prosesnya!” tegas Frans.
Frans mempertanyakan proses pengangkatan pejabat tersebut yang menurut PPAK terkesan dipaksakan, tidak transparan, serta diduga tidak melalui mekanisme penilaian kompetensi atau assessment yang terbuka sesuai prinsip manajemen ASN.
“Kami menuntut rekam jejaknya dibuka, kualifikasinya dijelaskan, hasil assessment-nya transparan. Ini jabatan publik, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Masyarakat berhak tahu siapa yang menduduki jabatan tersebut dan bagaimana prosesnya” ujarnya.
PPAK mendesak Wali Kota Bogor dan BKPSDM Kota Bogor melakukan evaluasi serta meninjau ulang proses pengangkatan tersebut. Mereka juga meminta transparansi mengenai rekam jejak, kualifikasi, dan hasil uji kompetensi pejabat yang bersangkutan.
Selain itu, PPAK menyoroti dugaan rangkap jabatan yang dikaitkan dengan pejabat Kabag Kesra. Mereka meminta Pemkot memberikan penjelasan resmi beserta dasar hukum yang digunakan.
“Kalau memang tidak ada masalah, jawab! Kalau sesuai aturan, tunjukkan aturannya. Jangan masyarakat disuruh diam sementara pertanyaan yang kami sampaikan tidak pernah dijawab. Kami akan terus kawal persoalan ini” tegas Frans.
PPAK menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Ombudsman RI apabila ditemukan dugaan maladministrasi. Mereka juga mendesak Inspektorat Kota Bogor melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
“Kalau pintu Balai Kota tidak dibuka untuk dialog, kami akan tempuh jalur pengawasan. Kalau perlu kami laporkan ke Ombudsman. Kami tidak akan berhenti hanya karena tidak ditemui. Persoalan ini harus terang dan harus ada pertanggungjawaban” tandas Frans.
Hingga berita ini diturunkan, media masih menunggu jawaban dan klarifikasi resmi dari Pemkot Bogor terkait tuntutan PPAK, termasuk proses pengangkatan Kabag Kesra, mekanisme assessment, rekam jejak dan kualifikasi pejabat, serta dugaan rangkap jabatan.
Publik menunggu jawaban Pemkot Bogor. (Surya SP)
