KOTA BOGOR — Kritik keras terhadap pemerintah kembali menggema di depan Pintu Utama Istana Bogor. Puluhan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA) dan Liga Mahasiswa Indonesia Timur (LIMIT) menggelar aksi unjuk rasa pada Sabtu (14/11/2026), membawa sederet tuntutan terkait persoalan lingkungan, korupsi, ekonomi, hingga reformasi penegakan hukum.
Dengan membawa spanduk bertuliskan “Indonesia Gagal”, “Negara Ini Bukan Milik Penguasa”, “Kembalikan Tanah ke Rakyat”, dan “Hentikan Kekerasan Aparat terhadap Massa Aksi”, mahasiswa menyampaikan pesan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan dan kritik publik.
Presiden Mahasiswa UMBARA, Afip Zaelani, menyoroti berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan evaluasi serius dari pemerintah. Mulai dari perlindungan lingkungan, pemberantasan korupsi, pemerataan pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan pekerja, hingga transparansi anggaran dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mahasiswa menilai pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan janji dan program. Setiap kebijakan harus dibuktikan melalui hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Mereka juga mendesak agar dugaan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta pelanggaran hukum diperiksa secara transparan tanpa pandang jabatan maupun kekuatan modal.
UMBARA turut mendesak reformasi Polri secara menyeluruh, penguatan pengawasan independen, evaluasi penggunaan kekuatan aparat, serta pengusutan dugaan pelanggaran HAM dan tindakan represif. Mereka juga menegaskan pentingnya supremasi sipil dan pengembalian TNI ke barak sesuai konstitusi.
Sementara itu, Koordinator Lapangan LIMIT, Husen, menyuarakan enam tuntutan yang menitikberatkan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan, transparansi penanganan bencana di Aceh, serta evaluasi tindakan represif dalam pengamanan demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejumlah wilayah lainnya.
LIMIT juga mendesak aparat penegak hukum menjamin hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak warga negara yang tidak boleh dibungkam melalui tindakan kekerasan.
Mahasiswa turut mengingatkan bahwa semangat Hari Pahlawan harus diwujudkan melalui keberpihakan nyata terhadap keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan rakyat, bukan sekadar seremoni tahunan.
Dalam rangkaian aksi, massa menyampaikan orasi, membacakan pernyataan sikap, serta melakukan pencoretan jalan menggunakan cat semprot. Setelah seluruh aspirasi disampaikan, massa kemudian meninggalkan lokasi.
Kehadiran mahasiswa di depan Istana Bogor menjadi pengingat bahwa pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Setiap kebijakan publik harus terbuka untuk dievaluasi, sementara setiap kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya kepada rakyat.
Istana bukan ruang untuk membungkam suara kritis. Dalam demokrasi, rakyat berhak mengawasi dan mahasiswa berhak menggugat ketika kebijakan negara dinilai jauh dari kepentingan publik. (Surya SP)
