HMI MPO Bogor Soroti Dugaan Ketidakseimbangan Penanganan Dua Laporan di Polres Bogor
KAB.BOGOR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bogor menyampaikan pernyataan sikap dan menyampaikan 9 tuntutan kepada Kapolres Bogor terkait penanganan dua laporan polisi yang sama-sama diterima pada 22 Oktober 2026.
Dua laporan yang disoroti HMI itu adalah LP/B/2498/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat dari pihak jurnalis, dan LP/B/2501/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat dari pihak Kepala SPPG Dramaga Babakan.
Dalam rilis yang diterima redaksi pada Kamis (12/11), HMI MPO Cabang Bogor menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kedua laporan tersebut untuk memastikan objektivitas, profesionalitas, transparansi, dan persamaan di hadapan hukum.
HMI juga menyoroti soal penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas LP pihak Kepala SPPG Dramaga Babakan pada 30 Oktober 2026. Menurut HMI, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana, pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dikirimkan paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai.
Atas dasar itu, HMI mendesak Kapolres Bogor membuka penjelasan mengenai kapan penyidikan atas LP pihak Kepala SPPG dimulai, bagaimana tahapan administrasi penyidikannya, serta bagaimana perkembangan penanganan LP pihak jurnalis.
“Transparansi tersebut penting untuk menghindari munculnya spekulasi publik mengenai adanya perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum,” demikian tertulis dalam pernyataan sikap HMI.
Selain itu, HMI juga menyoroti adanya informasi mengenai dugaan hubungan atau komunikasi tidak patut antara oknum penyidik Polres Bogor dengan oknum Kepala SPPG Dramaga Babakan yang dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi penanganan perkara.
HMI menegaskan, informasi tersebut harus ditempatkan sebagai dugaan yang memerlukan pemeriksaan secara objektif, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh pihak tertentu. Namun, menurut HMI, institusi kepolisian tidak boleh mengabaikan kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam proses penyidikan.
HMI juga mengingatkan soal kebebasan pers sebagai hak konstitusional. HMI merujuk Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 2 UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, Pasal 4 ayat (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi, dan Pasal 8 menegaskan wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya.
HMI menegaskan, ketentuan itu tidak menjadikan jurnalis kebal terhadap hukum. Jurnalis tetap berkewajiban menaati hukum dan Kode Etik Jurnalistik. Namun, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistik harus mempertimbangkan prinsip perlindungan kemerdekaan pers dan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur dalam UU Pers. Pasal 5 UU Pers juga dinilai memberikan landasan mengenai hak jawab dan hak koreksi dalam penyelesaian persoalan pemberitaan.
“Bagi kami, kebebasan pers bukan sekadar kepentingan profesi wartawan, melainkan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Pers menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial,” tulis HMI.
HMI juga mengingatkan tugas pokok Polri dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14, yang menegaskan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
9 Tuntutan HMI MPO Cabang Bogor kepada Kapolres Bogor
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan LP/B/2498/X/2026 dari pihak jurnalis dan LP/B/2501/X/2026 dari pihak Kepala SPPG Dramaga Babakan.
2. Memerintahkan pendalaman secara komprehensif terhadap kedua laporan yang diterima pada 22 Oktober 2026, dengan memeriksa seluruh rangkaian peristiwa, kronologi, keterangan saksi, dan alat bukti secara objektif.
3. Memberikan penjelasan resmi mengenai kronologi, dasar, dan tahapan penerbitan SPDP atas LP pihak Kepala SPPG Dramaga Babakan pada 30 Oktober 2026, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 60 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
4. Memberikan kepastian perkembangan dan tindak lanjut terhadap LP/B/2498/X/2026 dari pihak jurnalis, serta menjamin laporan tersebut tidak dikesampingkan dan diproses sesuai ketentuan hukum.
5. Melakukan pemeriksaan internal terhadap penyidik yang menangani kedua laporan terkait dugaan ketidakberimbangan penanganan perkara, konflik kepentingan, serta kemungkinan adanya komunikasi atau tindakan yang dapat memengaruhi independensi penyidikan.
6. Menjamin penanganan perkara tidak menjadi instrumen kriminalisasi, intimidasi, maupun tekanan terhadap jurnalis dan masyarakat sipil yang menjalankan hak konstitusionalnya.
7. Memastikan seluruh proses penyidikan memperhatikan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk perlindungan hukum terhadap wartawan dan penghormatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai konteks perkara.
8. Melibatkan fungsi pengawasan internal Polri, khususnya Propam, untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi pelanggaran kode etik, disiplin, atau penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian dalam penanganan perkara ini.
9. Memberikan jaminan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik pelapor, terlapor, saksi, maupun masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan sosial, memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan.
HMI MPO Cabang Bogor menegaskan, aksi penyampaian aspirasi ini merupakan penyampaian aspirasi secara damai, konstitusional, dan bertanggung jawab sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam mengawal supremasi hukum, kebebasan pers, dan demokrasi.
“HMI MPO Cabang Bogor akan terus mengawal perkara ini sampai terwujudnya kejelasan, transparansi, dan keadilan dalam proses penegakan hukum,” tulis HMI dalam penutup rilisnya,
Hingga berita ini dimuat belum ada tanggapan dan pernyataan resmi dari Polres Bogor, hak jawab akan dimuat ulang dalam pemberitaan ini.(*)
