PPAK Kepung Balai Kota, Frans Kursi Direksi Tirta Pakuan Bukan Jatah Politik
Kota Bogor – Kekosongan kursi Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sejak akhir Maret 2026 memantik kritik keras. Pemuda Peduli Anti Korupsi (PPAK) Bogor Raya menggelar aksi di depan Balai Kota Bogor, Kamis (13/8/2026), menuntut Pemerintah Kota Bogor segera membuka proses pengisian jabatan tersebut secara transparan.
Aksi massa dipimpin Koordinator Lapangan PPAK Bogor Raya, Frans. Dalam orasinya, Frans menilai kekosongan jabatan strategis di tubuh perusahaan daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
Menurut Frans, posisi Direktur Administrasi dan Keuangan memiliki peran penting dalam tata kelola Perumda Tirta Pakuan. Karena itu, proses pengisian jabatan harus mengedepankan kompetensi, integritas dan profesionalisme, bukan kepentingan politik maupun kedekatan tertentu.
“Kursi direksi bukan jatah politik. Jangan sampai jabatan strategis di perusahaan daerah justru menjadi ruang titip-menitip kepentingan. Publik berhak tahu siapa yang dipilih, bagaimana prosesnya dan apa dasar penilaiannya,” tegas Frans.
PPAK mendesak Wali Kota Bogor segera membentuk atau mengaktifkan kembali Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Perumda Tirta Pakuan. Mereka meminta seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel agar dapat diawasi masyarakat.
Frans juga secara tegas menolak segala bentuk politisasi dan nepotisme dalam proses pengisian jabatan direksi. Menurutnya, perusahaan daerah harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan rekam jejak yang jelas.
“Jangan ada politisasi, jangan ada nepotisme dan jangan ada titip-menitip. Perumda Tirta Pakuan adalah perusahaan milik daerah yang kepentingannya bersentuhan dengan masyarakat. Jangan dikelola berdasarkan kepentingan segelintir orang,” ujarnya.
Ia mempertanyakan mengapa kursi Direktur Administrasi dan Keuangan masih kosong sejak akhir Maret 2026. Bagi PPAK, kondisi tersebut harus segera dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi mengenai proses pengisian jabatan.
“Kalau memang prosesnya bersih, transparan dan profesional, buka kepada publik. Jangan ada ruang gelap dalam pengisian jabatan strategis. Kami akan kawal proses ini dari awal sampai akhir,” kata Frans.
Dalam aksi tersebut, PPAK Bogor Raya menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni mendesak Wali Kota Bogor segera membentuk dan/atau mengaktifkan kembali Pansel Direksi Perumda Tirta Pakuan, memastikan proses seleksi berjalan terbuka, transparan dan akuntabel, serta menolak segala bentuk politisasi dan nepotisme dalam pengisian jabatan direksi.
Frans menegaskan aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap tata kelola perusahaan milik daerah.
“Kami tidak akan diam kalau ada indikasi permainan dalam proses ini. Jabatan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. PPAK akan terus mengawal sampai proses pengisian direksi benar-benar terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Frans. (Surya SP)
