PPAK Kembali Kepung Balai Kota, Kursi Direksi Tirta Pakuan Jadi Sasaran Sorotan
Kota Bogor — Tekanan terhadap Pemerintah Kota Bogor kembali menguat. Puluhan massa Pemuda Peduli Anti Korupsi (PPAK) Bogor Raya menggelar aksi jilid III di Balai Kota Bogor, Rabu (19/8/2026), dengan menyoroti keras kekosongan jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Pakuan yang disebut telah berlangsung sejak akhir Maret 2026.
PPAK mempertanyakan alasan jabatan strategis di perusahaan daerah tersebut dibiarkan kosong berbulan-bulan. Bagi massa aksi, kekosongan itu bukan persoalan administratif biasa, melainkan menyangkut arah tata kelola perusahaan daerah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Koordinator Lapangan PPAK Bogor Raya, Frans, mendesak Wali Kota Bogor segera memberikan kepastian mengenai proses pengisian jabatan tersebut. PPAK meminta Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Perumda Tirta Pakuan segera dibentuk dan/atau diaktifkan kembali.
“Kami mempertanyakan kenapa jabatan strategis ini dibiarkan kosong sejak akhir Maret. Jangan sampai kekosongan ini justru membuka ruang bagi kepentingan tertentu. Kalau memang mau memilih direksi, lakukan secara terbuka dan jangan bermain di ruang gelap,” tegas Frans.
PPAK menolak apabila pengisian kursi direksi dilakukan melalui jalur kepentingan politik, titipan ataupun nepotisme. Menurut mereka, perusahaan daerah harus dipimpin orang yang memiliki kompetensi dan integritas, bukan berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan.
“Kursi direksi bukan hadiah politik dan bukan tempat membalas jasa. Jabatan itu harus diberikan kepada orang yang benar-benar punya kompetensi dan integritas,” ujar Frans.
Massa juga menuntut Pemkot Bogor membuka proses seleksi kepada publik. Mulai dari mekanisme pembentukan Pansel, pihak yang terlibat, hingga indikator kompetensi calon direksi dinilai harus dapat diketahui masyarakat.
PPAK menegaskan tidak ingin proses pengisian direksi hanya menjadi formalitas administratif yang berlangsung tanpa pengawasan publik. Mereka meminta seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel hingga penetapan direksi terpilih.
“Jangan coba-coba mengisi kursi direksi dengan cara-cara yang tidak transparan. Kami akan kawal proses ini. Kalau ada indikasi permainan, PPAK tidak akan diam,” tegas Frans.
Aksi jilid III ini sekaligus menjadi peringatan keras kepada Pemerintah Kota Bogor bahwa persoalan kekosongan jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Pakuan belum dianggap selesai oleh PPAK.
PPAK memastikan tekanan akan terus dilakukan sampai pemerintah memberikan kepastian mengenai proses pengisian jabatan tersebut dan membuktikan bahwa kursi direksi benar-benar diperebutkan melalui mekanisme yang profesional, transparan dan bebas dari kepentingan titipan. (Surya SP)
