Aksi di Pintu 1 Istana Bogor Batal Digelar, Publik Pertanyakan Ada Apa?
Kota Bogor — Rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya akan digelar di depan Pintu 1 Istana Bogor pada Jumat, 28 Agustus 2026, batal terlaksana. Padahal, agenda tersebut telah membawa isu yang cukup keras, mulai dari pemberantasan korupsi, perlawanan terhadap impunitas hingga tuntutan penegakan keadilan.
Dua elemen mahasiswa yang sebelumnya mencantumkan agenda aksi tersebut yakni Aliansi Pemuda Hijrah Bogor dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Sumatera (IKAMSU).
Aliansi Pemuda Hijrah Bogor membawa tuntutan “Lawan Impunitas Koruptor, Kawal Keadilan Sosial dari Bogor untuk Indonesia.” Sementara IKAMSU mengusung tuntutan “Berantas Korupsi dan Tegakkan Keadilan, Jangan Biarkan Rakyat Ditindas.”
Kedua elemen tersebut sebelumnya telah menyiapkan agenda penyampaian aspirasi di depan Pintu 1 Istana Bogor, lengkap dengan sejumlah alat peraga seperti spanduk, poster, megaphone, bunga dan lilin.
Namun, ketika agenda tersebut seharusnya berlangsung, aksi tidak terlaksana sebagaimana rencana.
Kondisi ini kemudian memunculkan tanda tanya. Sebab, isu yang hendak dibawa bukan persoalan ringan. Mahasiswa sebelumnya lantang menyerukan pemberantasan korupsi, menolak impunitas, serta mendesak agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Publik pun berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi hingga aksi yang telah diagendakan tersebut batal digelar?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena gerakan mahasiswa selama ini kerap menempatkan aksi jalanan sebagai salah satu instrumen kontrol sosial terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Ketika agenda yang sudah disiapkan akhirnya tidak terlaksana, alasan dan kelanjutan sikap menjadi bagian yang patut diketahui publik.
Namun, batalnya aksi tidak seharusnya membuat substansi tuntutan ikut menguap. Jika persoalan korupsi dan ketidakadilan memang menjadi perhatian, maka tuntutan tersebut tetap harus dikawal melalui langkah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan slogan keras. Publik membutuhkan kejelasan sikap, konsistensi perjuangan, serta tindak lanjut nyata terhadap isu yang sebelumnya digaungkan.
Sebab, ketika mahasiswa mengangkat isu korupsi dan menyerukan perlawanan terhadap impunitas, publik tentu berharap perjuangan tersebut tidak berhenti hanya karena aksi di lapangan batal terlaksana.
Aksi boleh batal. Tetapi tuntutan terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan tidak boleh ikut padam. Kini publik menunggu jawaban ada apa hingga aksi di Pintu 1 Istana Bogor batal digelar?. (Surya Sp)
