BOGOR BARAT – Forum Komunikasi Bumi Putra (FKBP) Bogor Barat menilai Kabupaten Bogor tengah berada dalam kondisi darurat keadilan sosial menyusul polemik bantuan korban bencana di Purasari dan Purwabakti yang dinilai tak merata.
FKBP menyoroti kinerja aparatur pemerintah, khususnya di tingkat kecamatan, yang dianggap minim dedikasi, simpati, dan empati terhadap warga terdampak banjir serta longsor.
“Kami melihat mereka yang bekerja di pemerintahan, seperti di kecamatan, yang nota bene digaji dari uang rakyat, justru minim dedikasi, simpati, dan empati,” ujar Umar, koordinator FKJBP wilayah Leuwiliang, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, pejabat wilayah seharusnya hadir di tengah masyarakat saat musibah terjadi, bukan hanya menunggu laporan administrasi.
“Minimal camat menginisiasi staf untuk patungan, atau turun langsung ke lokasi meninjau dan membersamai korban,” tambahnya.
FKBP menilai kehadiran negara saat bencana tak cukup hanya lewat data dan bantuan simbolis, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata, kepedulian, serta pelayanan tanpa tebang pilih.***
