Dalam kesempatan tersebut, Wamen Alue menyampaikan kembali permasalahan implementasi EUDR yang tidak hanya berpengaruh pada produk hasil hutan, namun juga pada komoditi lainnya, yaitu minyak kelapa sawit, kopi, coklat, dan karet, serta sistem penentuan tingkat negara berisiko (risk country), yang sangat mendiskreditkan negara.
Menanggapi hal ini, State Secretary Jochen Flasbarth menyampaikan bahwa pihaknya mengerti akan permasalahan yang muncul akibat implementasi EUDR dan berjanji akan menyampaikan concern Indonesia pada forum yang lebih tinggi.
Selain permasalahan EUDR, Wamen Alue juga menyampaikan restorasi gambut yang telah dilakukan di Indonesia melalui aksi 3-R, yaitu re-wetting, re-vegetation, dan re-vitalization of local livelihoods. Indonesia yang memiliki luasan sekitar 13,4 juta hektar terbagi ke dalam zona pemanfaatan (49%) dan zona konservasi (51%) dengan kedalaman gambut lebih dari 3 (tiga) meter. Dari sisi luas Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) luasannya mencapai 24 juta hektar terbagi ke dalam 865 unit KHG yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
State Secretary Jochen Flasbarth menyampaikan ketertarikan Pemerintah Jerman terhadap restorasi gambut di Indonesia, karena dirinya memahami pentingnya gambut dan rapuhnya ekosistem gambut pada musim kering dan El Nino saat ini. Kerusakan ekosistem gambut akan berpengaruh pada perubahan iklim global secara signifikan. Pemerintah Jerman terus menyuarakan kegiatan restorasi gambut dunia termasuk praktik paludiculture di lahan gambut, dan berjanji akan bertemu di perhelatan COP28 di Dubai untuk menyuarakan restorasi gambut di forum UNFCCC tersebut.
Selain terkait EUDR dan gambut, Wamen Alue yang didampingi oleh Dubes Indonesia untuk Jerman, Dubes Havas Oegroseno dan Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto menyampaikan kemungkinan Indonesia bergabung dalam Tropical Timber Trade Facility (TTTF). State Secretary Jochen Flasbarth menyampaikan apresiasi concern Pemerintah Indonesia dan akan mengusulkan Indonesia masuk sebagai observer dalam TTTF untuk mengetahui isu perdagangan yang dibahas. Dalam TTTF, Pemerintah Jerman memfasilitasi perdagangan antara negara-negara yang tergabung dalam Congo Basin dengan RRT yang sejak COP 26 di Glasgow telah menyatakan akan menghentikan pembalakan liar.
