Secara spesifik State Secretary Silvia Bender juga menyampaikan alasan EUDR diterapkan karena pengelolaan hutan di negara produsen masih kurang baik sebagaimana berita di media itu keliru.
“Terkait hal tersebut, Pemerintah Jerman menampung aspirasi Pemerintah Indonesia dan akan menyampaikannya dalam forum Uni Eropa yang lebih tinggi di Brussels,” ungkapnya.
Selain permasalahan perdagangan kayu, Wamen Alue Dohong juga menyampaikan kemungkinan kerja sama peningkatan kapasitas untuk melaksanakan perdagangan karbon di Indonesia. Bursa karbon Indonesia telah diluncurkan bulan September 2023, dan membutuhkan tenaga dengan soft skill yang memadai untuk menjalankan perdagangan karbon di Indonesia. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga teknis (project developer, validator & verifikator) untuk dapat menjadi bagian dari sistem perdagangan karbon Pemerintah Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, State Secretary Silvia Bender menyampaikan bahwa Pemerintah Jerman memiliki program pengembangan perdagangan karbon untuk negara berkembang. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas dan kemampuan perdagangan karbon. Namun program tersebut tidak berada di BMEL, dan State Secretary berjanji akan menyampaikan usulan Wamen Alue Dohong kepada pengampu program tersebut.
Setelah melaksanakan kunjungan kerja ke BML, Wamen LHK selanjutnya menyambangi BMZ. Delegasi Indonesia diterima oleh State Secretary Jochen Flasbarth, Staf Ahli Dr. Laura Schneider, dan Dr. Andreas Foerster.
