Yoega mengatakan, ajang pilkada yang dilakukan secara serentak memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, sebab rawan dengan konflik.
Ia menjabarkan, setidaknya ada tiga potensi yang mesti diantisipasi pemerintahan kolaboratif, terkait pilkada serentak.
Pertama, hal-hal yang menyangkut keamanan dalam negeri, lalu kepastian pasokan kebutuhan pangan rakyat, termasuk jalur distribusinya, dan terakhir pentingnya strategi jangka pendek untuk mengamankan pasokan energi bagi rakyat.
Dan menurut dia, perhatian terhadap tiga hal di atas tidak akan maksimal, jika roda pemerintahan baru berjalan pada Oktober 2024.
“Pilkada serentak memerlukan sinkronisasi yang baik antara pusat dan daerah, karena itu pemerintahan yang akan datang harus mulai dilibatkan sebelum Oktober 2024,” ungkap Yoega.
Dan waktu yang paling tepat untuk membentuk pemerintahan dan kabinet kolaboratif, menurut Yoega adalah pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa PIlpres 2024.
“Kabinet versi Prabowo setidaknya sudah harus terbentuk paska putusan MK, sejauh ini persidangan di MK sulit untuk mengubah perolehan hasil suara yang selisihnya sangat jauh,” pungkasnya.(*)
