“Oleh karena itu, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Sumatera harus dapat memastikan bahwa akselerasi pembangunan ekonomi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga dua pilar penting keberlanjutan (landscape-seascape sustainability),” imbuh Bambang.
Bambang juga menekankan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penerapan kepemimpinan transglobal harus dapat mendayagunakan berbagai instrumen lingkungan hidup dalam mengendalikan berbagai kebijakan, rencana, program dan aktivitas kegiatan pembangunan di wilayah ekoregion terestrial (landscape) dan juga wilayah ekoregion laut (seascape) secara terintegrasi untuk mewujudkan keberlanjutan landscape and seascape.
“Kuncinya adalah agar kita dapat menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan, mulai dari terjaminnya kualitas udara, air, dan laut yang baik dan sehat, lahan yang produktif, hingga terjaganya keanekaragaman hayati, sekaligus juga menjamin keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kaitan dengan hal tersebut, peran unit pelaksana teknis KLHK dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berfungsi mengawal keberlangsungan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak menjadi sangat vital,” ungkap Bambang.
Sementara itu, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni menyampaikan bahwa terkait pembangunan lanskap berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pembangunan regionalnya telah berkomitmen mewujudkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Agus menyatakan bahwa konsep ekosistem lanskap dan laut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat mengembangkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya alam.
