Aksi Jalan Kaki Perwakilan Petani Dari Provinsi Riau Bergerak Menuju Istana Negara

“Dalam penyelesaian konflik agraria (kehutanan/pertanahan), sudah seharusnya pemerintah terlibat penuh dalam pengaturan sumber daya alam yang berpihak dan melindungi kepentingan rakyat untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran pada rakyat, konflik agraria yang disulut oleh pemerintah harus diselesaikan oleh pemerintah itu sendiri bukannya bersikap netral, apalagi melindungi kepentingan segelintir pemilik modal.” lanjutnya

Lanjut Muhamad Ridwan yang juga merupakan Ketua umum Gerakan Lawan Mafia Tanah (Gerlamata) Provinsi Riau menegaskan bahwa organisasinya memiliki komitmen yang besar dalam rangka penanganan konflik agraria agar pemerintah benar berpihak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“hari ini kami memimpin langsung aksi jalan kaki ratusan perwakilan petani Indragiri Hulu (Inhu), Riau menuju Istana Negara dan kami meminta Presiden Republik Indonesia H. Ir Joko Widodo turun tangan memberi perintah secara langsung kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia fokus pada persoalan Konflik tenurial di Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. RPI dengan masyarakat sehingga kolaborasi berbagai lembaga terkait bisa memberikan kepastian hukum melalui adendum (perubahan) izin IUPHHK-HTI untuk mengeluarkan, pelepasan areal kampung dan desa yang didalamnya terdapat kebun Karet dan Kelapa Sawit masyarakat hal ini demi kepastian hukum dan keadilan kepada rakyat dalam kondisi konflik agraria yang terjadi.” pungkas Ridwan

Aksi Jalan Kaki perwakilan petani dari Indragiri Hulu Riau menuju Istana Negara merupakan langkah perjuangan agar aspirasi mereka bisa di dengar dan persoalan mereka bisa di selesaikan, tentunya hal ini sejalan dengan penegasan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Jokowi Dodo pada Rapat Terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan- Jakarta, Jum’at, 03 Mei 2019.bahwa; ” Presiden memberikan arahan tegas kepada para menterinya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada rakyat dalam kondisi konflik agraria yang terjadi. Presiden bahkan secara tegas meminta untuk mencabut seluruh konsesi perusahaan swasta atau BUMN apabila pemegang hak konsesi mempersulit upaya percepatan pemulihan hak rakyat dalam konflik yang terjadi.”

Baca Juga :  PT. Acset Pondasi Indonusa Selaku Subcont dari KSO PT. Adhi Karya & PT. Acset Indonusa Mengadakan Acara Selamatan Pekerjaan Bored Pile di Area ke 6 Desa Nagacipta

Senada dengan yang disampaikan oleh Ridwan, Asbullah, SH. Tokoh Masyarakat sekaligus ketua KUD Tani Bahagia meminta presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya agar bisa menyelesaikan persoalan masyarakat dengan PT Rimba Peranap Indah (RPI)

Related posts