Revisi UU Desa berupa UU Nomor 3 Tahun 2024, pada pasal 87A, secara khusus menekankan kerja sama BUM Desa.
Dalam konteks kerja sama BUM Desa itulah diselenggarakan CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan Award.
Pada tahun 2024, ajang ini diikuti 100 kandidat perusahaan, lembaga lain, dan perorangan.
Mereka berasal dari BUMN dan perusahaan swasta, dari sektor pertambangan, minyak dan gas, pembangkit listrik, industri dan manufaktur, telekomunikasi, perkebunan, perbankan, real estate, hingga asuransi.
Terdapat 55 program CSR yang meraih kategori gold, 6 kategori excellent untuk perorangan, 58 silver untuk kategori program, serta empat outstanding untuk kategori perorangan. Ada pula tiga kategori bronze, dan tiga kategori apresiasi untuk program CSR.
Sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan, sertifikat badan hukum BUM Desa yang terbit sejak November 2021 tetap berlaku, dan terus berakumulasi hingga detik ini.
Per 6 Mei 2024, telah terbit sertifikat badan hukum 18.222 BUM Desa, 267 BUM Desa Bersama, dan 1.283 BUM Desa Bersama LKD.
Data lengkap BUM Desa yang terkumpul di Kemendes PDTT menjadi basis nomor pokok wajib pajak korporasi BUM Desa, mulai Agustus 2023.
