lensareportase.com, Teknologi digital telah membawa umat manusia dalam lompatan yang jauh ke depan di bidang komunikasi dan informasi, yang berdampak pada hampir semua aspek kehidupan dalam era Industri 4.0.
Pemerintahan digital (digital government) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan dalam pengelolaan hutan dan kawasan hutan dengan seluruh potensi sumber daya alamnya, manusia dan segenap aset di dalamnya, dengan tujuan mengurangi kerusakan hutan dan ekosistemnya yang berdampak pada penyelamatan bumi, berkelanjutan produksi dan konsumsi yang bersumber dari hutan maupun usaha kehutanan.
Dalam rangka memperingati International Day of Forest 2022, Pusat Pengkajian Strategis Kehutanan (PUSKASHUT), Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ), bekerja sama dengan Pensiunan Kehutanan Indonesia (PENSHUTINDO) dan Koperasi Karyawan Kehutanan (KOPKARHUTAN) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Transformasi Digital Mendukung Inovasi Kehutanan 4.0 untuk Ekonomi Hijau dan Penyelematan Bumi”, di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis, (24/3).
Seminar ini dilaksanakan untuk membahas kebijakan, strategi, skenario, capaian implementasi, tantangan, permasalahan dan kendala yang ada.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono membahas pembangunan kehutanan berbasis 4.0 untuk mitigasi perubahan iklim dan mewujudkan ekonomi hijau. Dengan melihat kekuatan komparatif Indonesia saat ini, transformasi digital telah menguatkan kerja-kerja di tingkat tapak.
“Ketika kita berbicara transformasi digital, membutuhkan itikad kuat menuju Indonesia maju, tanpa itu kita akan sulit mencapainya. Forum ini memberikan kesempatan bagi kami untuk menunjukkan bahwa komitmen KLHK tentunya dengan Kementerian/Lembaga lain dalam siap untuk bertransformasi,” kata Bambang saat menjadi salah satu narasumber pada seminar tersebut.
Sejauh ini Pemerintah dalam hal ini Kementerian LHK, telah melakukan inovasi mengembangkan sistem pelayanan informasi berbasis aplikasi digital diantaranya Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara On Line (SIMPONI) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Selain itu telah dirilis kebijakan Multiusaha Kehutanan, penerapan beberapa kegiatan usaha dalam satu perijinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
Langkah maju dari sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya, tegas dengan keluarnya Keputusan Menteri LHK No. 98 tahun 2022 tentang FOLU Net Sink 2030, sebagai tindak lanjut Perpres No. 98 tahun 2021. Selain itu, dokumen NDC yang telah diupdate (updated NDC) dan dokumen LTS – LCCR 2050 yang kita miliki tengah dijalankan.
“Strategi ke depan adalah komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia demi tercapainya Indonesia Emas 2045, Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat, sehingga kita dapat selamat dari krisis iklim dan lolos dari perangkap negara berpendapatan kelas menengah (middle income trap),” kata Bambang.
Dalam sambutannya, Ketua Pengurus Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ) Boen Poernama mengatakan Pemerintah dan rakyat Indonesia harus siap dan bergerak maju dalam menghadapi transformasi digital dan revolusi industry 4.0 yang terjadi, agar tidak tertinggal dengan yang lain.
“Revolusi teknologi ini tidak menunggu kita, jadi kita harus melakukan persiapan secara paralel sekaligus pemanfaatannya,” kata Boen.
Hal ini juga sejalan dengan Indonesia sebagai presidensi G20 Tahun 2022, salah satu topik utamanya adalah transformasi digital, hal ini diharapkan dapat mendorong percepatan Transformasi Digital di Indonesia.
Boen mengatakan transformasi digital dibidang kehutanan, perlu disiapkan pula sumber daya manusianya dengan transformasi persepsi dan nilai-nilai guna mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya hutan pada masa kedepan dan menjadi aktor pembangunan yang mendukung akselerasi inovasi kehutanan 4.0.
“Digitalisasi akan terjadi mega disrupsi yang berdampak positif maupun negatif pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan politik. Oleh karena itu transformasi digital kehutanan 4.0 harus diarahkan mendukung ekonomi hijau, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat, ramah lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan dan inklusif secara sosial sebagai antitesa model pembangunan konvensional yang mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam,” jelas Boen.
Acara diselenggarakan secara hybrid dimoderatori oleh Ketua Puskashut YSWJ Harry Santoso. Hadir sebagai narasumber lainnya, yaitu Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS Arifin Rudiyanto, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian RI Hendro Martono, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini dan Director General of Center for International Forestry Research (CIFOR) Robert Nasi.(*)
Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
