Oleh: Dr. Taufan Hunneman
(Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika dan Dosen UCIC Cirebon)
Belakangan ini publik dihebohkan dengan pernyataan dari sejumlah pihak mengenai keterlibatan TNI dalam program pemerintah, yakni Food Estate.
Beragam komentar miring bermunculan mengiringi keterlibatan TNI dalam program tersebut.
Opini yang paling banyak muncul adalah adanya tudingan terbukanya potensi pelanggaran hak asasi manusia jika TNI terlibat dalam Food Estate.
Tudingan tersebut tentu sangat naif dan tidak berdasar. Sebab pada dasarnya TNI lahir dari rahim rakyat dan selamanya akan berdiri bersama rakyat.
Karena itulah, dimanapun berada, TNI selalu memegang prinsip mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu.
Bagi TNI, mengurai dan menyelesaikan persoalan rakyat adalah hal pokok dalam prinsip doktrin TNI.
Pun begitu dengan keterlibatan TNI dalam program Food Estate. Dalam konteks ini, TNI menyadari bahwa kedaulatan pangan penting dan prioritas demi terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat.
Sebagaimana kita tahu, Food Estate adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
Tujuan utama Food Estate yakni meningkatkan produksi pangan nasional, utamanya untuk komoditas pangan strategis seperti beras, jagung kedelai.
Food Estate juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan swasembada pangan nasional. Lalu meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi pangan, mengurangi kerugian pasca-panen, dan meningkatkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat.
Lalu mengembangkan wilayah pertanian yang potensial dan meningkatkan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan.
TNI paham betul tujuan mulia program Food Estate. Jika program ini berjalan dengan baik, maka manfaatnya akan kembali ke rakyat, utamanya para petani.
Pendapatan petani akan meningkat, seiring dengan meningkatnya harga jual produk pangan dan mengurangi biaya produksi.
Sejalan dengan itu, angka kemiskinan juga dapat ditekan, utamanya di pedesaan.
Jika TNI tidak ikut ambil bagian dalam mewujudkan semua itu di atas, maka TNI akan menjadi institusi yang ingkar, sebab pada dasarnya TNI adalah manunggal dengan rakyat.
Dengan latar belakang yang jelas itu, maka TNI akan mendorong maksimal semua program pemerintah yg berkaitan dan bertujuan untuk kedaulatan pangan.
Sebab, Food Estate state merupakan program visioner yang mengerti bahwa secara geopolitik pangan menjadi titik lemah negara jika bergantung pada impor.
Karena itulah, munculnya beragam tudingan yang menyatakan TNI mengalami kemunduran jika terlibat dalam program Food Estate, adalah pendapat yang keliru.
Pendapat itu cenderung tendensius dan memiliki aroma ingin melemahkan pemerintah, TNI dan upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui program Food Estate.
Satu hal yang harus dipahami bersama, kemanunggalan TNI dan rakyat bukan hanya sekadar isapan jempol.
DNA TNI adalah rakyat. Karena TNI lahir dari rahim rakyat, tumbuh bersama rakyat dan akan selalu ada untuk rakyat.(*)
