Kab.Bogor, 11 Februari 2025 – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Leuwisadeng untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025 telah digelar. Dalam forum ini, sektor pendidikan menjadi prioritas utama dengan jumlah usulan terbanyak dibandingkan sektor lainnya. Selasa (11/02/2025)
Dalam musrenbang yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, unsur kecamatan, desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, tercatat sebanyak 78 usulan untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD) dan 9 usulan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Usulan tersebut mencakup pembangunan gedung baru, rehabilitasi ruang kelas, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan kualitas pendidikan.
Camat Leuwisadeng, dalam sambutannya, menekankan pentingnya sektor pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya. “Kami berharap dengan adanya usulan ini, akses dan kualitas pendidikan di Leuwisadeng semakin meningkat, sehingga anak-anak kita mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik,” ujarnya.
“Iya untuk kecamatan Leuwisadeng paling banyak itu di sektor pendidikan, ada juga pengadaan lahan untuk puskesma”. Ungkap Camat Leuwisadeng Rudi Mulyana
Selain pendidikan, Musrenbang Kecamatan Leuwisadeng juga membahas berbagai sektor lain, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, tingginya jumlah usulan di sektor pendidikan menunjukkan bahwa masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Kabid Litbang Kab.Bogor akan menindaklanjuti hasil Musrenbang ini dan mempertimbangkan usulan yang diajukan dalam penyusunan RKPD tahun 2025. Masyarakat berharap agar prioritas pembangunan ini dapat direalisasikan demi kemajuan pendidikan di Kecamatan Leuwisadeng.
“Untuk kebutuhan 35 Miliyar dan pagu indikatif kecamatan Leuwisadeng itu 18,5 Miliyar.” Ungkap Kabid Litbang Ratna Pratiwi
Musrenbang kecamatan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat. Dengan adanya forum ini, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.(Mar)
