Jakarta – Pada Rapat Pendahuluan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RPPLH Nasional Tahun 2025 – 2055, di Jakarta, Kamis, (15/06/2023), Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK, Bambang Hendroyono menyerukan agar jajarannya dan semua pihak yang terlibat agar bergerak lebih cepat (extra ordinary) untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
Pada pembukaan rapat tersebut Bambang menegaskan jika penyusunan RPPLH dilakukan untuk memperkuat Tata Kelola Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Perubahan Iklim, khususnya terkait dengan berbagai tantangan dan peluang dalam upaya mewujudkan Visi NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi menunju Indonesia Maju di 2045.
“Sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, Proses pembangunan ekonomi yang kita lakukan harus dapat dapat mewujudkan kondisi kualitas lingkungan hidup dan kondisi kualitas kehidupan manusia yang semakin baik dan meningkat,” ujar Bambang.
Bambang pun menjelaskan jika upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju di 2045 dengan berbagai kegiatan ekonomi yang sedang dan akan dilakukan akan sangat mempengaruhi keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan yang diindikasikan dengan status kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup [D3TLH] dari lima fokal area, yaitu udara dan atmosfir, lahan, air, laut dan keanekaragaman hayati. Selain itu juga akan mempengaruhi keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan antara lain dengan status kondisi tingkat pendapatan dan indeks pembangunan manusia [IPM].
Oleh karenanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [RPPLH] Nasional diperlukan sebagai salah satu Instrumen Lingkungan Hidup yang dapat didayagunakan secara terintegrasi dengan berbagai instrumen pengelolaan PPLH dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) serta instrumen pembangunan lainnya.
