lensareportase.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rapat dengan pembahasan capaian Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian ATR/BPN ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, pada Kamis (01/09/2022).
Hadi Tjahjanto mengatakan, Kementerian ATR/BPN menggencarkan program strategis yang diamanahkan Presiden Joko Widodo, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang kini telah mencapai 74,8% bidang tanah di Indonesia terdaftar. “Capaian pendaftaran tanah, 94,2 juta bidang tanah terdaftar atau sebesar 74,8% dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, sebanyak 79,4 juta bidang tanah telah tersertipikat,” jelasnya.
Kemudian, Menteri ATR/Kepala BPN memaparkan capaian program Reforma Agraria dan redistribusi tanah yang merupakan salah satu bagian dari Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Capaian Reforma Agraria melalui legalisasi aset seluas 4.140.028 hektare atau 92% dari target dan redistribusi tanah seluas 1.478.496,57 hektare. Redistribusi tanah terdiri dari eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah telantar dan tanah negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan,” terangnya.
Kementerian ATR/BPN juga melakukan transformasi digital layanan pertanahan dengan meningkatkan kualitas data pertanahan. “Persentase data siap elektronik sebesar 56,16%. Selain meningkatkan kualitas data, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan digitalisasi dokumen pertanahan dengan melakukan alih media dokumen analog menjadi format digital,” ungkap Hadi Tjahjanto.
Dalam program transformasi digital, Kementerian ATR/BPN telah mengimplementasikan empat layanan pertanahan elektronik, antara lain layanan pengecekan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), informasi Zona Nilai Tanah, dan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El). “Persentase layanan elektronik selalu meningkat tiap tahunnya. Empat layanan tersebut setara dengan 58% total layanan pertanahan pada tahun 2022,” paparnya.
Terkait dengan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN memastikan jajarannya tidak terlibat dari praktik mafia tanah. Bahkan, ia memerintahkan jajarannya untuk turut aktif memberantas mafia tanah. “Saya tidak toleransi pegawai yang melanggar dan tidak bisa bekerja. Sudah banyak yang saya tindak lanjuti. Termasuk Kepala Kantor Pertanahan yang tidak bagus, tidak lama-lama, saya ganti. Karena saya ingin Kementerian ATR/BPN bisa melayani rakyat dengan baik,” tegasnya.
Selanjutnya, Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa ia terus memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara yang juga merupakan mandat Presiden Joko Widodo. “Sampai dengan saat ini telah diselesaikan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur-1, WP 5 IKN Timur-2 untuk dilanjutkan ke proses legislasi,” tuturnya.
Membuka rapat kerja ini, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan bahwa komitmen mendukung penyelesaian permasalahan pertanahan terus dilakukan. “Kami punya panitia kerja dan tim kerja untuk penyelesaian sengketa pertanahan, pemberantasan mafia tanah, tata ruang wilayah, serta evaluasi dan pengukuran ulang HGU, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Penggunaan Lain (HPL). Ini adalah concern dari Komisi II untuk bersama-sama pemerintah menyelesaikan permasalahan pertanahan,” ungkapnya.(*)
