Selain itu, ia menyampaikan komitmen Presiden Joko Widodo dalam hal Reforma Agraria yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Reforma Agraria untuk merespons dalam hal mengurai ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Maka dari itu, Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang menjalankan Reforma Agraria melaksanakan dengan redistribusi tanah dan legalisasi aset. “Pak Presiden Jokowi serius dalam menata kembali kepemilikan, pemanfaatan tanah, salah satunya dengan redistribusi tanah,” ucap Raja Juli Antoni.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara, Edy Ikhsan mengatakan bahwa kuliah umum ini penting karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan para dosen serta mahasiswa. “Kuliah umum ini diharapkan mampu memiliki pemahaman, sehingga nantinya dapat memberi pemahaman kepada masyarakat luas, sehingga dapat mengantisipasi sengketa konflik pertanahan. Dan saat ini, USU telah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan yang dalam hal ini untuk magang mahasiswa di Kantor Pertanahan Kota Medan,” imbuhnya.
Sebagai informasi dalam kuliah umum ini turut hadir sebagai narasumber, Direktur Pencegahan dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Widodo serta Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Sudaryanto. (*)
