JAKARTA-Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke-5, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi apresiasi yang tinggi terhadap materi pidato awal masa jabatan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan usai pelantikan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
“Alhamdulilah, pidato Presiden Prabowo sesuai dengan visi misi yang disampaikan beliau pada saat Pemilu Presiden Februari yang lalu. Sehingga sangat memberi harapan bagi rakyat Indonesia. Terutama Komitmen Pak Prabowo untuk berpihak kepada rakyat, sebagai pemilik kedaulatan,” ungkap LaNyalla.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur ini berharap para pembantu presiden yang dipilih dan akan bertugas mampu menjabarkan visi besar dan keberpihakan, serta jiwa patriotik Presiden Prabowo dalam implementasi kebijakan. Karena keberhasilan cita-cita presiden juga tergantung dari kinerja para menteri kabinet.
“Selain itu, saya berharap kepada seluruh elemen bangsa, untuk bersatu padu, agar bangsa ini memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara. Terutama dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan dipenuhi dengan suasana turbulensi,” tandasnya.
Dan untuk memperkokoh kedaulatan sebuah negara, lanjut LaNyalla, diperlukan satu tekad bersama. Membutuhkan Kerjasama. Semangat kejuangan, dan sumbangsih positif, serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali dan tanpa syarat.
“Karena itu, saya mendukung pernyataan Presiden Prabowo bahwa Demokrasi di Indonesia harus dikembalikan kepada demokrasi yang sesuai dengan watak dasar bangsa Indonesia yang sudah ditemukan di dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang digali dari bangsa Nusantara ini,” urai tokoh yang kerap melakukan koreksi atas demokrasi liberal yang semakin nyata berlangsung di Indonesia.
Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu juga mendukung penuh peta jalan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan ketahanan pangan dan energi sebagai bagian dari memastikan kedaulatan negara Indonesia. “Tentu ini harus kita dukung dengan membangun kesadaran dan sikap bersama,” tandasnya.
“Akhir kata, saya mengajak semua kolega saya, baik anggota DPR RI maupun DPD RI, untuk menempatkan dan menjiwai nilai-nilai Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, dalam melahirkan semua Undang-Undang hasil kerja legislatif. Sehingga Pembangunan Indonesia berprinsip kepada keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Dan pada akhirnya pembangunan benar-benar menghasilkan kemakmuran dan mendapat dukungan masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan tertinggi,” pungkasnya. (*)
