lensareportase.com, Semarang – Bertepatan dengan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Jumat, 28 Januari 2022, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana di damping Plt. Deputi Bidang Pencegahan, Fithriadi Muslim, dan Wakil Ketua HUT PPATK ke-20 Albert H. Wounde menyerahkan bibit pohon Jamblang PPATK (Syzygium cumini) sebagai rangkaian memperingati dua dekade Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Direktur Utama Bank Jawa Tengah, Supriyatno, bertempat di Gedung Bank Jateng. Selanjutnya pohon tersebut akan di tanam pada halaman Kantor Pusat Bank Jateng, Jalan Pemuda No.142 Semarang.
Dengan memilih tema “Indonesia Maju Tanpa Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) untuk Mewujudkan Sistem Keuangan yang Kuat, Berintegritas, dan Berkelanjutan”, Kepala PPATK menjelaskan bahwa maksud dari penyerahan bibit pohon, untuk mengajak seluruh stakeholder bersatu, bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama, khususnya dalam bidang Green Financial Crimes yang turut mendukung pelaksanaan Green Economy.
“Pada tahun ini PPATK menaruh perhatian kepada lingkungan dengan cara sederhana yang bermanfaat selamanya bagi kelestarian lingkungan, yakni dengan penanaman bibit pohon,” jelas Kepala PPATK.
Selain untuk mengkampanyekan gerakan peduli lingkungan dan menjaga kelestarian alam, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran akan lingkungan yang perlu kita jaga, terutama dari upaya eksploitasi secara ilegal yang menghasilkan harta kekyaan hasil dari tindak pidana (Green Illicit Crimes) maupun perusakan lingkungan yang dilakukan secara masif.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung penuh Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
“Semoga sinergi yang telah terjalin antara PPATK dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai pihak pelapor akan semakin kuat, dapat menjaga dari tindak pidana Pencucian uang dan korupsi pejabat daerah melalui sistem intellijen keuangan” tutur Ganjar, seraya menyerukan jargon PPATK, Kalau Bersih Kenapa Harus Risih pada Bupati dan Walikota di Jawa Tengah yang mengikuti acara secara daring.
Direktur Utama BPD Jateng Supriyatno menuturkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah penting untuk mencegah dan memberantas pencucian uang di Indonesia. Penerapan pemerintahan yang baik merupakan sebuah kebutuhan.
“Pertemuan juga menjadi platform pengenalan lebih masif tentang pencucian uanga di dunia perbankan dan implementasi non cash transaction di lingkungan pemerintah daera, serta menguatkan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang sangat penting untuk mencegah dan memberantas berbagai kejahatan ekonomi”, pungkasnya.
Dalam acara ini turut diselenggarakan Webinar dengan tema “Implementasi Non Cash Transaction Pemda dan Penerapan GCG” yang disampaikan oleh oleh Brigjen. Pol. Bahtiar Ujang Purnama selaku Direktur Wilayah III Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, dengan peserta Kepala Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah. (*)
(HUMAS PPATK)
