Lebih lanjut ditambahkan Ary, tahun 2023 merupakan tonggak bagi BSILHK dimana BSILHK mulai melakukan pemantauan dan penilaian kesesuaian penerapan standar kepada para pelaku usaha/kegiatan. “Pertama kalinya di tahun 2023 BSILHK melakukan pemantauan terhadap 1.243 entitas baik pelaku usaha maupun kegiatan di 34 provinsi dan 308 Kab/kota di seluruh Indonesia dengan 881 pelaku kegiatan telah dinilai, dimana 15% diantara sangat baik, 34%, 13,4% Memadai, 14% Kurang Memadai dan 12% Rendah,” lanjut Ary.
Telah banyak laporan dan cerita tapak yang diperoleh, baik kesuksesan maupun hambatan yang dirasakan pengusaha.
Saat ini di sistem AMDALNET merekam 1,4 juta usaha risiko menengah dan risiko rendah telah/sedang mengajukan persetujuan lingkungan. BSILHK melihat perlu pemantauan, asistensi/pendampingan bagi usaha-usaha ini. BSILHK menduga – usaha-usaha ini jika diakumulasi – juga tidak kalah berpotensi mempengaruhi lingkungan secara nyata. Perlu memastikan bahwa usaha ini melakukan pengelolaan lingkungan.
Pemantauan dan penilaian kesesuaian penerapan standar ini dilakukan tingkat tapak, Balai Penerapan Standar Instrumen LHK (BPSILHK) yang berada di 13 wilayah region Indonesia memegang peranan penting dalam melakukan pemantauan dan penilaian penerapan standar yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan di 12 sektor tersebut. Pemantauan dan penilaian tersebut dilakukan dalam kerangka monitoring, pendampingan/asistensi dan penilaian penerapan standar. Hasil penilaian ini akan memberikan data dan informasi tapak untuk peningkatan kualitas standar.
