Untuk mekanisme Offset emisi (offset karbon), yang diperjualbelikan adalah unit karbon yang dihasilkan dari penurunan emisi atau peningkatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon setelah target NDC untuk sub-sub sektor telah tercapai dan terdapat surplus penurunan emisi. Penurunan emisi GRK ini diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan/aksi mitigasi pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu biasanya pada awal aksi mitigasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, harus bisa dibuktikan terkait praktik atau teknologi yang digunakan (common practice), meliputi penerapan praktik/teknologi/kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon yang dilakukan sebelum adanya aksi mitigasi untuk mengetahui emisi baseline aktual untuk kemudian pada akhir periode, diukur/divalidasi/diverifikasi pencapaian dari hasil aksi mitigasinya melalui proses yang biasa disebut MRV (Monitoring, Reporting and Verification). Penurunan emisi dari penyerapan dan/atau penyimpanan karbon ini kemudian sesuai dengan peraturan perundangan diterbitkan Karbon Kredit berupa Sertifikasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) untuk kemudian dapat diperdagangankan oleh Pelaku usaha untuk dijual atas surplus penurunan (offset) emisinya kepada Pelaku Usaha lain, sehingga pembeli bisa mengklaim telah mengurangi tingkat emisi GRK-nya.
Bentuk-bentuk aksi mitigasi yang dapat menurunkan emisi GRK melalui penyerapan dan penyimpanan karbon sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 dilakukan melalui 22 (dua puluh dua) aksi mitigasi, antara lain: Pengurangan laju deforestasi lahan mineral, lahan gambut serta mangrove; Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral, lahan gambut dan mangrove; Pembangunan hutan tanaman; Pengelolaan hutan lestari (melalui Multiusaha Kehutanan, Reduce Impact Logging-Carbon dan Silvikultur Intensif), Rehabilitasi hutan dan lainnya, sehingga aksi mitigasi secara nyata oleh Pelaku Usaha pada Sektor Kehutanan sangatlah penting dalam penurunan emisi GRK dan pengendalian perubahan iklim Sektor Kehutanan.
Saat ini Kementerian LHK telah menetapkan Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 tanggal 22 September 2023, dimana Peta Jalan ini berisikan Kriteria Umum terkait disagregasi Baseline Emisi serta target pengurangan emisi dan Kriteria Khusus terkait Rencana implementasi, sasaran serta Strategi pencapaian target.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Hasbi yang juga hadir pada acara ini mengungkapkan bahwa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai langkah dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan perbaikan kualitas lingkungan. Hal ini sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selain mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kesenjangan sosial dan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan infrastruktur wilayah, juga berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kemampuan mitigasi adaptasi Perubahan iklim.
Selain itu dalam arahannya Sekretaris Ditjen PHL, Drasospolino menyampaikan 19 unit PBPH yang ada pada regional Sulawesi, terdapat 17 Unit PBPH-HA dan HT di wilayah Regional Sulawesi tersebut, PBPH-HA dan HT yang telah memiliki Sertifikat PHL Baik sebanyak 2 Unit dan Sertifikat PHL Sedang sebanyak 3 Unit dan 12 Unit belum memiliki sertifikat PHL. Oleh karena itu Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan diharapkan memberikan semangat baru bagi PBPH untuk mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari berbasis Multi Usaha Kehutanan, sehingga akan memberikan dampak dalam penyerapan/ penyimpanan karbon serta Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kehutanan. Penurunan emisi GRK pada Lahan Gambut dilakukan melalui Pengaturan tata air gambut dan perlindungan terhadap kebakaran lahan dan hutan pada Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) di Regional Sulawesi dengan luasan 63.290 ha juga akan menjadi dorongan dalam menekan terjadinya emisi GRK akibat lahan gambut yang rusak.
