lensareportase.com, KABUPATEN BOGOR – Kiprah Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Bogor (LSM MPB) nampaknya cukup dirasakan besar bermanfaat sebagai kontrol sosial dalam membantu pemerintah berbuat dilapangan menangani masyarakat miskin.
Tidak hanya berkaitan kesehatan, pendidikan, tapi juga hal lain seperti CSR, BPJS, Lingkungan, Perlindungan Anak dan sosial lainnya, Minggu (30/01/22).
Memasuki lima tahun berdiri, LSM MPB menggelar talk show dengan mendatangkan narasumber terkait diantaranya Dr. Wahyu eko direktur RSUD, Dr. Ester kabid yankes dinkes, dr. Ratih kabid BPJS berhubungan dengan kerumahsakitan, kang Dian kabid dayasos dinsos, kang Sony dari disdukcapil.
Kegiatan yang dikemas sekaligus Raker dan penguatan kapasitas pejuang militan MPB menuju organisasi yang berdaya dan mandiri.
Itupun dilaksanakan diruang gedung paripurna kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) tegar beriman Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum MPB Atiek Yulis Setyowati menuturkan, Talkshow hanya baru fokus tentang rangkaian bidang kesehatan, tapi satu permintaan kami yang harus segera ada yaitu dibangunnya ” *System* “.
“Jika pendaftaran BPJS PBI dan pengalihan BPJS PBI masih nunggu berbulan – bulan karena numpuknya berkas nunggu tanggal di sekaliankan.
Misal, berkas yang masuk di Dinsos ditunggu sampai tanggal 8 paling lambat per bulannya, lanjut ke dinkes juga menunggu inputan selesai sampai tanggal 20 baru nyebrang ke BPJS, itu akan makan waktu kelamaan.
Keburu masyarakat nunggak BPJS yang akhirnya ada penolakan dengan alasan “premi” nunggak, yang mestinya di aturan BPJS tunggakan bisa diendapkan, tapi di perbubnya diatur harus dilunasi terlebih dahulu tidak nyambung”.
Kami MPB bersama para pejuang kami atau dampingan kami jika ada masyarakat yang mengurus BPJS, atau Jamkesda, kami bawa semua administrasi dari bawah, rt,rw, desa, kecamatan, lanjut dinsos, selebihnya dinsos atau dinkes yang menyelesaikan, jika setelah berkas masuk ternyata masih kendala belum aktif.
Maka, semua biaya RS warga gak mampu adalah menjadi beban tanggung jawab pemda ( Dinsos dan dinkes) menjadi rangkaian administrasi.
Jika jamkesda juga gak tuntas, karena sudah pernah dipakai padahal baru pulang beberapa hari di rumah dan warga tersebut ngedrop lagi harus dirawat lagi. Maka, kasus tersebut kami serahkan ke dinkes untuk dieksekusi dituntaskan.
Atiek menambahkan, kami mohon agar di Dinsos dibangun System, dengan alur berkas masuk ke dinsos, detik itu juga diinput, langsung klik kirim ke dinkes, di dinkes juga diinput langsung klik kirim ke BPJS.
Maka 1 hari kelar dan beres. Birokrasi yang panjang tanda tangan ini itu dan ngendap berkas ditumpuk yang bikin tidak beres.
Ditempat yang sama Kepala Bidang Yankes Dinkes Kabupaten Bogor Dr Ester dalam sambutannya mengatakan, apresiasi dan terimakasih kepada para relawan MPB yang telah diperbuat dalam membantu masyarakat miskin.
“Masukan masukan dan solusi yang diberikan kepada kami, akan kami tampung dan secepatnya dibawa dalam rapat pimpinan kedinasan dan stekholder pemkab, terutama dengan dewan dan sekda terutama dengan dibangunnya system”.(M.Janwar)
