Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Hunneman merespons wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang sebelumnya digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan, konsep pilkada oleh DPRD merupakan pemilihan yang didasari nilai-nilai Pancasila yang sejadi.
Sementara itu, pilkada secara langsung yang selama ini dijalankan jauh dari konsep Pancasila.
Menurutnya, dalam Pancasila, utamanya sila ke-4, sudah jelas terdapat semangat musyawarah mufakat.
Mantan Aktivis 98 itu mengatakan, semangat itu harus diimplementasikan dalam banyak hal, termasuk pemilihan kepala daerah.
“Karena itu wacana yang digagas oleh Presiden Prabowo merupakan gagasan yang menjiwai konsepsi Demokrasi Pancasila,” ujarnya pada awak media, Senin (16/12/2024).
Taufan melanjutkan, pemilihan kepala daerah secara langsung, atau yang lebih dikenal dengan istilah one man on vote, merupakan konsep demokrasi liberal, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat.
Selain tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, konsep pemilihan langsung yang berwatak liberalis juga memiliki, sedikitnya, 3 kelemahan mendasar.
Pertama, pemilihan langsung dapat memecahbelah masyarakat, membuat publik terkotak-kotak karena pilihan politiknya.
Menurutnya, kondisi ini tak baik karena bisa melemahkan kekuatan nasional.
Kedua, pemiihan secara langsung membuka peluang masuknya pemodal yang bisa ‘mengendalikan’ para calon kepala daerah.
Taufan khawatir kondisi tersebut bisa memperkuat cengkeraman oligarki, bahkan hingga ke tingkat daerah.
Dan yang ketiga, kepala daerah yang lahir melalui pemilihan langsung tak jarang yang lemah secara visi dan komitmen.
“Bisa dilihat dimana banyak gagasan-gagasan para calon kepala daerah yang minim visi dan misi,” tuturnya.
Karena hal-hal tersebutlah, Taufan menilai, wacana yang digulirkan Prabowo cukup realistis.
Bukan hanya berbiaya mahal, lanjutnya, pemilihan kepala daerah lewat DPRD setidaknya dapat meminimalisir tiga kelemahan yang telah disebutkan di atas.(*)
