lensareportase.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menyampaikan misi mengentaskan daerah tertinggal di Indonesia memerlukan effort banyak pihak, mulai dari Kementerian terkait hingga Kepala Daerahnya. Hal itu bertujuan menyelesaikan luasnya masalah di seluruh Daerah Tertinggal di Maluku Utara secara cepat dan efektif.
Demikian disampaikan Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid saat membuka agenda Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Bupati Taliabu, dan Bupati Sula di Jakarta, Selasa (13/09/2022).
“Menangani Daerah Tertinggal tidak akan efisien jika diinisiasi 2-3 Kementerian saja, seada 62 Daerah Tertinggal, dan kita harus mampu memberikan afirmasi yang maksimal dengan target setidaknya 32 daerah tertinggal teratasi dan ini perintah yang ada di RPJMN kita,” papar Sekjen Taufik.
Dalam pertemuan itu, Sekjen Taufik menjelaskan rapat koordinasi itu dilaksanakan agar dapat merumuskan strategi besar bagi seluruh elemen baik stake holder maupun bagi masyarakat umum, khususnya Maluku Utara sebagai fokus pengentasan status Daerah Tertinggal.
Tak hanya berhenti disitu, Sekjen Taufik juga berharap agar di pertemuan selanjutnya, ada masterplan objektif yang dapat mengukur masalah ketertinggalan di Maluku Utara agar didistribusikan dalam bentuk program dan kebijakan.
“Rapat kita kali ini menurut saya dan pak Dirjen PPDT ini adalah untuk menyusun strategi next timenya seperti apa, dan nanti kita konsolidasi lebih besar lagi,” ungkap Sekjen Taufik.
Lebih luas Sekjen Taufik mengungkapkan tingginya target merevitalisasi status sebuah Daerah tersebut harus sejalan dengan parameter anggaran yang cukup untuk dapat menopang problem di masing-masing Daerah Tertinggal.
Seperti diketahui sebelumnya, penguatan anggaran tersebut disetujui oleh seluruh pimpinan Fraksi di Komisi V DPR RI, setelah sebelumnya dalam Rapat Evaluasi Anggaran 2022 menyatakan serapan anggaran Kemendes PDTT meningkat dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2021.
“Oleh karena itu, saya dan Biro Perencanaan sedang berupaya keras setiap Raker di Komisi V DPR RI dan Banggar, kita meminta agar selalu di dukung mengentaskan masalah serius (Daerah Tertinggal) ini salahsatunya dengan menguatkan anggaran untuk Daerah Tertinggal,” tandas Sekjen Taufik Madjid.
Mewakili Gus Halim sapaan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sekjen Taufik menyampaikan permohonan maaf Gus Halim sebab tidak dapat hadir dalam pertemuan itu, dikarenakan harus memimpin rapat terbatas di kantor Kementerian Desa PDTT.
“Gus Menteri Halim Iskandar menitipkan salam kepada saya untuk sahabat-sahabat yang hadir disini, beliau berhalangan hadir dikarenakan ada rapat terbatas,” ungkap Sekjen Taufik.
Di waktu yang sama, Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto mengungkapkan, upaya koordinasi tersebut dilakukan agar dapat memformulasikan terciptanya iklim pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga desa, dalam hal ini Indonesia Timur.
“Mengurangi kesenjangan, menciptakan pembangunan dengan pemerataan dan keadilan,” ujar Dirjen Eko Sri Haryanto.
Sebagai informasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Taufik Madjid didampingi Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto, dan dihadiri pula oleh kepala Beppeda Provinsi Maluku Utara, Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, dan Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus.(*)
Humas Kemendes PDTT
