lensareportase.com, Menteri LHK Siti Nurbaya memaparkan upaya-upaya Indonesia mengelola sumber daya air secara berkelanjutan kepada delegasi-delegasi internasional yang hadir pada Ministerial Dialogue 2 bertajuk “Sustainable Recovery through Reforms and Collective Action” di gelaran Sector Ministers’ Meeting 2022 – Sanitation and Water for All (SWA) di Jakarta, 18 Mei 2022.
Menteri Siti menyebutkan jika dalam aspek pembangun di Indonesia, sumber daya air diletakkan sama pentingnya dengan sumber daya lahan. Ia menyatakan Indonesia secara serius mempertimbangkan terkait dengan kesesuaian konfigurasi lanskap dengan kondisi biofisik dan aspek sosial ekonomi dalam mengelola sumber daya air.
“Tata kelola lanskap harus ditangani untuk memastikan kesinambungan penyediaan air bersih dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Indonesia menginisiasi berbagai program pencegahan dan perbaikan stabilitas lanskap melalui pendekatan berbasis ekosistem untuk menjamin ketersediaan air sesuai dengan dimensi ruang dan waktu,” ujar Menteri Siti.
Ia pun menjelaskan jika pengelolaan sumber daya air di Indonesia tidak hanya mencakup aspek teknis, namun juga didukung aspek kelembagaan, meliputi nilai, regulasi, partisipasi organisasi dan keterlibatan publik.
“Dalam budaya kita, sangat menganjurkan untuk menggunakan air dengan bijak, seperti tercermin dalam regulasi negara, program dan peran serta masyarakat. Air menjadi faktor yang utama dalam menghitung daya dukung dalam penilaian lingkungan strategis kami, serta membangun ketahanan pangan dan energi,” jelasnya.
Pengelolaan sumber daya air juga disebut Menteri Siti juga berkaitan dengan bagaimana mengelola ancaman terhadap pasokan dan kualitas air dalam menghadapi dunia yang semakin urban, degradasi bentang alam, dan tantangan atas perubahan iklim. Oleh karena itu secara nasional, Indonesia telah membuat komitmen yang kuat untuk memulihkan lahan terdegradasi dengan meluncurkan Indonesia Forestry and Other Land Use (FoLU) Net-Sink 2030.
Untuk mencapai FoLU Net sink pada tahun 2030, ia menyebutkan jika Indonesia memiliki akumulasi pengalaman dalam program rehabilitasi hutan dan lahan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat lokal, serta kerjasama internasional.
“Target rehabilitasi hutan dan lahan Indonesia sangat masif. Ada 108 unit DAS kritis yang harus direstorasi, 15 danau prioritas, 65 waduk, 100 mata air, kawasan rawan bencana yang cukup besar, kawasan rawan kebakaran, dan tanah terdegradasi yang terletak di 34 provinsi,” ucapnya.
Terkait dengan program aksi pengelolaan air berkelanjutan, Indonesia telah melakukan beberapa hal seperti, Penggunaan kembali air wudhu di Masjid Istiqlal, Restorasi hidrologi fungsi ekosistem Lahan Gambut, salah satu kegiatan utama meliputi pembangunan sekat kanal di areal konsesi atau masyarakat untuk melestarikan air lahan gambut yang pada gilirannya membasahi kembali daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan, serta program Eco-riparian yang berfokus pada bagaimana memanfaatkan sungai dan danau untuk mengurangi pencemaran limbah domestik melalui pengolahan komunal terhadap air limbah rumah tangga sebelum dibuang ke sungai. Indonesia juga telah membentuk Program ONLIMO dan SPARING untuk memantau kualitas air dari ancaman pencemaran secara kontinyu dan online.
Delegasi yang hadir dalam dialog ini meliputi Delegasi dari Bangladesh, Malawi, Nepal, Suriname.(*)
Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
