lensareportase.com, Menteri LHK Siti Nurbaya mengapresiasi dan mendorong keterlibatan insan pers dalam menggaungkan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya dalam hal program percepatan rehabilitasi mangrove di Indonesia.
Hal ini disampaikan Menteri Siti pada Workshop Nasional Percepatan Rehabilitasi Manggrove dengan tema “Peran Insan Pers dalam Membangun Inisiatif Kolaborasi Percepatan Rahabilitasi Manggrove Berkelanjutan” yang diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) dari Hotel Kempinski, Jakarta, pada Hari Kamis 20 Januari 2022.
Dalam workshop yang merupakan salah satu bagian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 yang puncaknya akan diselenggarakan di Kendari pada 9 Februari 2022, Menteri Siti menyatakan jika rehabilitasi mangrove di Indonesia merupakan salah satu agenda penting Nasional dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan pemulihan lingkungan sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.
“Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih atas prakarsa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memasukkan Agenda Mangrove dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional Tahun 2022 sebagai tanda atensi yang sungguh-sungguh dari kalangan pers, jurnalistik, akan aspek lingkungan dan sumberdaya alam,” ungkap Menteri Siti.
Menteri Siti pun melanjutkan jika sebagaimana semangat Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang mendorong agar kita ‘Memenangkan Kesehatan, Kemanusiaan, dan Perilaku Baru’ di tengah tekanan pandemi, maka PWI dapat berperan menjadi motor penggerak yang sangat strategis guna mengisi ruang publik dengan informasi yang menggaungkan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya penanggulangan perubahan iklim, dimana ada peran penting mangrove juga di dalam upaya pengendalian perubahan iklim dimaksud.
Hal ini menurutnya mengingat Pers sebagai pilar keempat demokrasi punya peran sangat penting dan strategis di dalam menyejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa yang dalam konteks percepatan rehabilitasi mangrove, pers dapat memberikan gambaran objektif kepada masyarakat, sehingga dapat menggugah kesadaran masyarakat, serta mendorong langkah-langkah perbaikan di lapangan untuk segera dilakukan.
“Keberadaan pers yang profesional akan mendorong keterlibatan publik pada aksi-aksi nyata mengawal implementasi kebijakan di tingkat tapak. Demi terwujudnya Indonesia Maju, kita akan terus bersama-sama bergerak,” ujar Menteri Siti
Senada dengan hal tersebut Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari mengungkapkan jika dirinya sebagai salah satu insan pers Indonesia sangat mendukung upaya pemerintah melestarikan sumber daya alam dan memulihkan lingkungan. Workshop Nasional Nasional Percepatan Rehabilitasi Manggrove yang merupakan kerjasama dari PWI dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) merupakan salah satu wujud sinergi insan pers dengan pemerintah dalam konteks tersebut.
“Ini salah satu alasan kita berkumpul. Kita akan gaungkan gerakan nasional penyelamatan mangrove, salah satunya melalui agenda workshop nasional hari ini,” ujarnya.
Sementara itu Kepala BRGM, Hartono menyoroti tentang urgensi dilaksanakannya percepatan rehabilitasi mangrove di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa selama ini upaya rehabilitasi mangrove baru dilaksanakan dalam ukuran yang kecil, yaitu sekitar 2.000 ha per tahun. Bapak Presiden pada akhir tahun 2020 meminta agar rehabilitasi mangrove yang terdegradasi ini dipercepat.
Proses percepatan rehabilitasi oleh BRGM disebutkan Kepala BRGM diprioritaskan di sembilan provinsi, yaitu Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Tiga provinsi, yakni Riau, Kalimantan Barat, dan Papua menjadi fokus kerja yang beririsan untuk restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.
Percepatan rehabilitasi mangrove ditekankan untuk dilakukan bukan hanya sekedar menanam, akan tetapi dengan memperhatikan bentang alam/lansekap mangrove. Bentang alam/lansekap mangrove, yaitu sistem ekologi-sosial yang terdiri dari mosaik ekosistem alami dan buatan manusia dengan karakteristik konfigurasi topografi, vegetasi, penggunaan lahan dan pemukiman sebagai hasil proses ekologi, sejarah, serta proses ekonomi, sosial dan aktivitas manusia di area tersebut.
Rehabilitasi mangrove ini juga diarahkan dengan pendekatan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara nasional, yaitu menyiapkan tanaman mangrove seluas-luasnya untuk menyerap dan menyimpan karbon, sehingga karbon dapat ditahan tidak terbuang ke atmosfir menjadi emisi yang merusak lapisan ozon di atmosfir, serta menyebabkan dampak perubahan iklim melalui kemampuan hutan mangrove menyerap emisi karbon sebesar 4-5 kali lebih besar dari pada hutan daratan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama BRGM dan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah daerah, BUMN/BUMS dan masyarakat yang tergabung dalam komunitas peduli mangrove, serta tidak ketinggalan insan pers akan mendukung pelaksanaan program rehabilitasi mangrove yang disiapkan dengan optimal guna menunjukkan dan membuktikan komitmen Indonesia dalam menjaga iklim dunia.
Workshop ini ditutup dengan penyusunan Draft Kesepakatan Gubernur dari sembilan provinsi dalam mendukung percepatan rehabilitasi mangrove yang nanti akan dibawa pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 di Kendari.
Hadir pula dalam workshop ini Gubernur Sulawesi Tenggara, Direktur Jenderal PDASRH KLHK beserta beberapa Kepala UPT Ditjen PDASRH, para Deputi dan Kepala Kelompok Kerja di BRGM, juga para insan pers, serta para akademisi. (*)
Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
