Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membuka kegiatan Internalisasi Penguatan Peran Perempuan (Isteri Pejabat) dalam Pembangunan Budaya Integritas Angkatan 7, Kamis (22/6) di Auditorium Kementerian PUPR. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 204 orang isteri Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK di lingkungan Kementerian PUPR dari Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.
Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR terus berupaya untuk melakukan kegiatan pencegahan korupsi. Salah satunya melalui kegiatan pembangunan budaya integritas yang diinisiasi oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR.
“Terima kasih kepada DWP karena sejak
2019 terus melakukan kegiatan pembangunan budaya integritas. Mudah-mudahan insan PUPR beserta para pendampingnya selalu diberikan ketangguhan dalam menghindari perilaku korupsi,” kata Menteri Basuki.
Kementerian PUPR yang diamanahi anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur nasional sekitar Rp125 T per tahun, tentu memiliki godaan dan peluang yang juga besar untuk korupsi.
“Tanggung jawab suami Ibu sekalian dalam membelanjakan anggaran ratusan M tentu tidak gampang. Banyak godaan dari dalam dan luar. Itu juga bukan uang pribadi kita, tetapi uang negara. Dan tugas kita membelanjakannya tanpa reward,” tambah Menteri Basuki.
