JAKARTA, lensareportase.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto melantik dan mengambil sumpah/janji terhadap dua Pejabat Tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pelantikan ini berlangsung di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Selasa (29/11/2022).
Adapun dua Pejabat Tinggi yang dilantik, yakni Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Ruang, Widodo serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri.
“Saya ucapkan selamat kepada Saudara yang hari ini dilantik dalam jabatan baru. Saya berharap Saudara dapat mencerna dan memaknai bahwa hakikat suatu jabatan adalah suatu amanah dan tanggung jawab,” kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam amanatnya.
Untuk diketahui, Widodo merupakan Perwira Tinggi Polisi berpangkat Brigadir Jenderal. Menurut Hadi Tjahjanto, dilantiknya Widodo sebagai Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN merupakan bentuk sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian dalam memerangi mafia tanah. “Ini adalah bukti sinergi yang kuat antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri, dalam rangka menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan dan juga tata ruang di Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu terhadap Andry Novijandri, Menteri ATR/Kepala BPN berpesan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan terhadap masyarakat. “Saya harap Saudara mampu meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan layanan pertanahan kepada masyarakat dan memastikan masyarakat terlayani dengan baik, serta produk yang kita hasilkan tidak bermasalah di kemudian hari,” jelas Hadi Tjahjanto.
“Sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas dan semoga dapat memegang teguh sumpah/janji yang Saudara ucapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi langkah-langkah kita untuk mewujudkan Kementerian ATR/BPN menjadi instansi yang melayani, profesional, dan terpercaya,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN.
Adapun pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN baik secara daring maupun luring. (*)
