lensareportase.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dengan capaian yang tinggi. Tak hanya itu, Mendagri juga akan mengawal realisasi belanja APBD pada sisa waktu TA 2021. Demikian disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan Pemda melalui video conference, Senin (22/11/2021).
Beberapa provinsi yang dinilai persentase realisasi pendapatan APBD TA 2021 tertinggi itu di antaranya, Sumatera Barat, Gorontalo, Riau, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Maluku Utara, dan beberapa provinsi lainnya.
“Di atas 80 persen itu Provinsi Sumbar, terima kasih banyak, pendapatannya 88,97 persen, mudah-mudahan nanti di akhir tahun bisa melebihi itu,” kata Mendagri.
Kemudian kabupaten dengan persentasi realisasi pendapatan APBD tertinggi TA 2021, yaitu Sintang, Gayo Lues, Bojonegoro, Bengkalis, Mimika, Kutai Timur, Kudus, Kotawaringin Barat, Purworejo, Gunung Mas.
“Kita melihat ada kabupaten yang pendapatannya bagus, seperti yang tergambar, Kabupaten Sintang itu 128,56 persen, ini juga kita lagi mencari tahu dari mana pendapatannya bisa melebihi 100 persen, ini luar biasa,” terangnya.
Selanjutnya, kota dengan persentase realisasi pendapatan APBD tertinggi TA 2021, yaitu Semarang, Magelang, Blitar, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Tomohon, Solok, Tarakan, Metro, Denpasar, dan beberapa kota lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menuturkan terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah. Mendagri mengimbau daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat belanjanya. “Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” harapnya.
Sebagai informasi, beberapa provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Gorontalo, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, dan beberapa provinsi lainnya. Sedangkan untuk provinsi dengan realisasi belanja terendah, yaitu Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya.
Selanjutnya, untuk kabupaten dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Sukabumi, Lanny Jaya, Pati, Aceh Tengah, Pulau Morotai, Purworejo, Tojo Una-Una, Way Kanan, Alor, Grobogan, dan beberapa kabupaten lainnya. Sedangkan untuk kabupaten dengan realisasi belanja terendah, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, dan beberapa kabupaten lainnya.
Selain itu untuk kota dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Ternate, Sukabumi, Metro, Kotamobagu, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Bima, Tidore Kepulauan, Batam, Mataram, dan beberapa kota lainnya. Sedangkan untuk kota dengan realisasi belanja terendah, yakni Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, dan beberapa kota lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mewanti-wanti Pemda untuk mempercepat realisasi belanja APBD. Pasalnya, belanja daerah akan mengakibatkan uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga diharapkan juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh sebesar 5 persen pada akhir 2021. Guna mencapai target itu, kata Mendagri, dibutuhkan dukungan dari berbagai komponen, salah satunya pemerintah daerah seperti melalui realisasi belanja APBD.
Lebih lanjut, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri pun akan melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya. Bahkan, Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.(*)
Puspen Kemendagri
