“Jadi pendampingan lebih ringan karena didampingi desa yg berjalan. Mana yang perlu diprioritaskan harus disegerakan,” tegas Gus Halim.
Rencananya pengurangan emisi karbon ini akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Bersama (BUMDesa). Hal ini juga akan didukung dengan pembuatan regulasi tertentu melalui Peraturan Menteri Desa (Permendesa) sebagai payung hukum yang melindunginya.
Sekadar informasi, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kemenkeu memiliki beberapa anggaran yang dapat mendukung pengurangan emisi karbon ini. Sementara STAN akan berperan sebagai pihak yang paham tata cara pengurangan emisi karbon sebagai salah satu ilmu yang dipelajari selama ini.
“Kami pengen ngeroyok bareng pengurangan emisi karbon ini. Mulai wisata desanya, dari sisi BUMDesnya, penguatan desanya, koperasi juga ada,” ujar Direktur Utama Badan Pengelola Lingkungan Hidup Djoko Hendratto. (*)
