“Dapat kami sampaikan laporan penyelesaian peta batas administrasi desa per Desember 2021 sebanyak 1.479 desa dari 43 kabupaten di 18 provinsi yang sudah menyampaikan peraturan bupati/wali kota dan data digital peta batas administrasi desa,” ujarnya.
Yusharto mengimbau, agar seluruh pihak terkait dapat meningkatkan komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan amanat dari Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tersebut. Yusharto berharap, melalui rapat kerja tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan terkait upaya percepatan penetapan batas desa.
“Semoga Rapat Kerja Percepatan Penetapan Batas Desa ini dapat menjadi awal yang baik dalam percepatan penyelesaian batas desa, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Raker tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, seperti Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa (PAPD) Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Aferi S. Fudail, Perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Perwakilan Direktorat Topografi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), serta perwakilan kementerian dan lembaga lainnya.(*)
Puspen Kemendagri
