lensareportase.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan pemerintah daerah (Pemda) terus berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan media sosial pemerintah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dengan menggelar Workshop Pengelolaan Kegiatan Kehumasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Media Sosial Pemerintah di Hotel éL Royale Jakarta dari 28 hingga 30 Juni 2022.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan setiap unit kerja eselon I lingkup Kemendagri dan Pemda (provinsi) seluruh Indonesia. Dalam laporannya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan, media sosial merupakan salah satu media penyebar informasi yang cukup efektif bagi banyak kalangan. Humas pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola media sosial secara andal, agar informasi-informasi yang berkaitan dengan lembaga dapat tersampaikan dengan baik.
“Selain itu, Humas harus mampu mengelola berbagai sumber informasi dan saluran komunikasi secara efektif agar informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dapat sampai kepada publik dengan tepat,” katanya, Selasa (28/6/2022).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam sambutannya menjelaskan, media sosial bukan hanya WhatsApp, Twitter, maupun Instagram, tapi juga semua ide, pemikiran, konten, dan komunikasi yang dilakukan secara online. Diharapkan dengan luasnya media sosial itu dapat meningkatkan pelayanan kepada rakyat lebih baik lagi.
“Saya ingin memulai dengan filosofi penyelenggaraan pemerintahan. Jadi sekarang saya katanya di atas 55, baby boomer, di bawahnya X, milenial, dan sebagainya. Jadi hari ini pola relasi atau pola hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu jauh berbeda dengan zaman saya dulu. Itu pergeseran mekanisme pemerintahan,” terangnya.
Suhajar menambahkan, perubahan pola hubungan pemerintah dengan rakyat tersebut berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan, civil society, hingga ekonomi. Civil society menjadi variabel penting menguji kepemimpinan, yang termasuk media massa didalamnya.
“Siapa saja civil society ini, rakyat, mahasiswa, wartawan-wartawan, media massa. Maka para pengelola kehumasan harus pandai-pandai melihat di dalam civil society kelompok-kelompok yang dominan di tempatmu, harus tersalurkan aspirasinya,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Suhajar menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber yang hadir untuk berbagi pengalaman. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan tersebut.
“Saya berharap pelatihan (workshop) ini dapat diikuti dengan baik oleh kita semua. Baik untuk pemerintah provinsi dan Kemendagri tentunya, untuk menyadari hari ini sesungguhnya tantangan berpemerintah ini sudah berbeda, sudah tidak konvensional lagi, termasuk mengelola medsosnya,” tandas Suhajar.(*)
Puspen Kemendagri
