lensareportase.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal kedua (Q2) lewat percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian, dalam konferensi pers Langkah – Langkah Percepatan Penyerapan APBD di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (31/5/2021).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif mengalami perlambatan dan terkontraksi sebesar 0,74% secara year on year (y-o-y). Kondisi ini diharapkan akan mulai pulih pada kuartal kedua tahun 2021 sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh sebesar 7%.
Dikatakan Ardian, realisasi pendapatan pada APBD, per Mei 2021 sebesar 25,87%. Adapun realisasi belanja pada 25 Mei 2021 angkanya mencapai 21,98%. Sedangkan, jika dibandingkan year on year (y-o-y) pada 31 Mei 2020, presentasenya sekitar 20,58%. “Jadi kalau kita bandingkan dengan 25 Mei 2021 ada kenaikan sekitar 1,83%, kami yakini angkanya lebih tinggi,” jelasnya.
Angka tersebut terbagi atas realisasi belanja Provinsi sebesar 19,62%, yang jika dibandingkan Mei 2020 mengalami penurunan. Namun, jika dibandingkan dengan angka realisasi belanja kabupaten/kota yang pada Mei 2020 mencapai 20,6%, pada Mei 2021 mengalami kenaikan dengan mencatatkan angka sebesar 23,09%. “Walupun ada kenaikan realisasi belanja agregat provinsi, kabupaten/kota, namun kami menilai angka ini masih belum optimal,” bebernya.
Namun penyerapan anggaran tersebut dinilai Ardian kurang optimal mengingat angka realisasi APBD masih di bawah realisasi APBN yang kini angkanya telah melebihi 32%. “Jadi realisasi belanja pemerintah daerah/APBD masih di bawah APBN sepuluh persen,” ujar Ardian.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengejar ketertinggalan realisasi belanja untuk dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang diproyeksikan naik sebesar 7%. Ardian juga meminta daerah tak ragu untuk membelanjakan uangnya, terutama belanja-belanja produktif dan dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan pandemi Covid-19.
“Kita sangat berharap bahwa pemerintah daerah bisa mengejar ketertinggalan realisasi belanja, syukur-syukur angkanya bisa mendekati APBN,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
