JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki peran penting dalam pembangunan, utamanya dalam mewujudkan generasi emas Indonesia.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Dr. Taufan Hunneman, di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Menurut Taufan, MPR adalah lembaga konstitusi tertinggi di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan, kedaulatan rakyat dan keberlangsungan negara.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, peran MPR telah terkikis dan perlu dipulihkan untuk memastikan fungsinya sebagai penjaga demokrasi dan stabilitas negara.
Ia mengatakan, MPR perlu diberikan kembali kewenangan yang sesuai dengan konstitusi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mengevaluasi kinerja eksekutif, utamanya di bidang pembangunan.
“Hal ini akan memastikan akuntabilitas pemerintah dan transparansi dalam pengambilan keputusan, yang merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Taufan dalam pernyataan resminya pada awak media.
Taufan menambahkan, dengan mengaudit kebijakan dan tindakan pemerintah, MPR dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik.
Ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan efisien dan efektif, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang merugikan kemajuan negara.
Hal ini lalu terkait dengan upaya mewujudkan generasi emas Indonesia. Taufan mengatakan, dalam konteks Indonesia Emas, MPR berperan sebagai perwakilan suara rakyat dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan nasional yang ambisius tersebut.
“MPR memiliki peran penting dalam menetapkan visi dan misi nasional yang akan mengarahkan pembangunan jangka panjang,” ungkap mantan aktivis 98 ini.
Lebih lanjut, Taufan mengatakan, MPR juga berperan dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Melalui mekanisme perumusan kebijakan yang inklusif dan partisipatif, MPR memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat terwakili dalam agenda pembangunan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan berlangsung secara seimbang dan berkelanjutan.
Masih terkait dengan pembangunan dan generasi emas Indonesia, hal lain yang disinggung Taufan adalah mengenai efektifitas jalannya pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan bisa berjalan dengan baik jika pemerintah menerapkan konsep desentralisasi.
Dan menurut dosen UCIC ini, konsep desentralisasi yang efektif adalah dengan mengembalikan pemilihan gubernur ke tangan presiden. Sementara bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.
“Jika gubernur dipilih dan diangkat oleh presiden, maka akan tercipta siknronisasi antara pembangunan pusat dan daerah,” pungkasnya.
