Bogor – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya menjaring masukan dari berbagai pakar terkait dengan pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilihan umum (pemilu). Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya BSKDN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
Upaya tersebut dilakukan BSKDN melalui Forum Diskusi Aktual (FDA) dengan tema “Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Royal Padjadjaran Bogor, Senin (20/2/2023).
Dalam sambutannya mewakili Kepala BSKDN, Sekretaris BSKDN Kurniasih mengungkapkan, Pemilu Serentak 2024 merupakan salah satu pemilu terbesar dan terkompleks di dunia. Pasalnya, pada pemilu tersebut masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, 580 anggota DPR RI, 152 DPD RI, 19.957 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta 545 kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menetapkan 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024.
Berdasarkan data yang dikantonginya, partisipasi pemilih pada gelaran pemilu terus meningkat. Misalnya, partisipasi Pemilu 2019 yang angkanya lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2014, yakni dari 69,58 persen naik menjadi 81,97 persen. Kurniasih berharap, partisipasi pada penyelenggaraan Pemilu 2024 meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk bagi kelompok rentan.
“Pemilu yang berintegritas mensyaratkan penghormatan terhadap hak pilih,” ungkap Kurniasih saat membacakan sambutan Kepala BSKDN.
