KAB. KARAWANG – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang terdiri dari unsur TNI, POLRI, Kejaksaan, Kanwil Kemenag, serta Pemerintah Kabupaten/Kota, menandatangani kesepakatan bersama (MoU) terkait sinergitas dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa.
Penandatanganan kesepakatan ini berlangsung di Aula Husni Hamid, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Selasa (4/3/2025) sore. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pembangunan manusia Jawa Barat yang unggul dan berkarakter menjadi tujuan utama dari program Jabar Istimewa.
Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara Pemdaprov Jabar dengan Pemkab/Pemkot serta unsur Forkopimda di masing-masing daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh.
Operasi Jabar Manunggal
Dalam kesepakatan ini, terdapat lima bidang utama yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu pemberantasan premanisme, pembangunan pendidikan istimewa, pembangunan kesehatan istimewa, pembangunan infrastruktur istimewa, serta pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Jabar Istimewa, Gubernur Dedi Mulyadi telah menyiapkan Operasi Jabar Manunggal. Operasi ini bertujuan untuk menangani berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan, seperti praktik premanisme yang menghambat investasi, pemungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja, hingga pungutan uang THR yang kerap terjadi setiap menjelang hari raya.
“MoU ini bukan sekadar seremonial. Kami akan menjalankan Operasi Jabar Manunggal dengan pembiayaan dari Pemda Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota pun akan mengalokasikan anggaran yang diperlukan. Ini demi menciptakan kenyamanan dan keamanan bersama,” kata Gubernur Dedi Mulyadi.
Wajib Militer untuk Siswa SMA/SMK/MA
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Dedi Mulyadi juga mengungkapkan gagasannya untuk menerapkan kurikulum wajib militer bagi siswa SMA/SMK/MA di Jawa Barat. Program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang.
“Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah. Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” katanya.
Lebih lanjut, program wajib militer ini juga akan diintegrasikan dengan sektor-sektor strategis yang dibutuhkan oleh daerah, seperti pertanian dan peternakan, guna membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan bahwa integrasi pembangunan Jabar Istimewa melalui Operasi Jabar Manunggal dimulai sejak penandatanganan komitmen ini.
“Lima bidang utama ini menjadi fokus pembangunan. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda hari ini telah duduk bersama dan menandatangani komitmen untuk bersinergi dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju, aman, dan sejahtera,” tuturnya.
Dengan adanya komitmen ini, Pemda Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota serta Forkopimda siap untuk bersinergi dalam mewujudkan Jawa Barat Gemah Ripah Repeh Rapih, yakni provinsi yang nyaman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
