lensareportase.com, JAKARTA – Infrastruktur desa di wilayah Indonesia Timur masih cukup terbatas. Bahkan di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, akses antardesa masih ada yang harus ditempuh dalam waktu empat hari perjalanan.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dengan Bupati Teluk Wondama, Hendrik S. Mambor, di Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kalibata, Jakarta, Senin (22/11/2021). Pada pertemuan tersebut, kedua pihak membahas beberapa permasalahan yang ada di kawasan trans Papua Barat tersebut, mulai dari peningkatan SDM, infrastruktur dan data.
“Sampai saat ini masih banyak akses jalan dari desa ke desa dan masih belum bisa ditembus dan hanya bisa ditempuh 4-7 hari dengan jalan kaki, sehingga banyak masyarakat yang merasa belum merdeka,” ujar Bupati Teluk Wondama Hendrik S Mambor.
Dia mengungkapkan persoalan yang ada di Kabupaten Teluk Wondama cukup kompleks, terutama terkait persoalan akses infrastruktur antardesa. Menurutnya dari jumlah total 75 desa di Kabupaten Teluk Wondama, setidaknya ada 40 desa yang masih belum memiliki akses infrastruktur.
“Situasi ini tentu menyulitkan bagi kami untuk berkembang karena akses transportasi menjadi terbatas,” katanya.
Hendrik mengatakan, jika persoalan akses infrastruktur bisa teratasi, akan sangat berdampak dan menguntungkan untuk prospek Teluk Wondama ke depan. Meskipun dia sadar dari sisi geografis pembangunan infrastruktur terutama akses jalan antardesa di Teluk Wondama membutuhkan biaya tidak sedikit.
“Memang dari segi geografis kita butuh biaya yang tidak kecil, dana daerah tidak bisa. Tapi saya melihat prospek ke depan, masyarakat di wilayah ini akan sangat bagus,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Mendesa PDTT Abdul Halim Iskandar menyatakan komitmennya untuk membantu mendorong ketersediaan infrastruktur di Teluk Wondama terutama akses jalan antardesa. Menurutnya akses infrastruktur terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“Kita harus berpikir kondisi objektif di lapangan. Makanya itu, kita harus punya formula khusus. Karena saya yakin ini (Teluk Wondama) contoh kecil saja. Masih banyak di Papua, Papua Barat, NTT dan lainnya. Jadi kita harus punya formula khusus penanganannya bagaimana, jadi spesifiklah,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Gus Halim ini meminta Bupati Hendrik S Mambor untuk segera menyelesaikan data berbasis SDGs Desa. Dengan data tersebut maka akan bisa terpetakan kebutuhan desa-desa di Teluk Wondama termasuk kebutuhan ketersediaan akses infrastruktur.
“Pak Bupati diperkuat datanya, jalan antardesa berapa yang begitu. Saya prihatin banget itu kalau kita masih harus jalan kaki 4 hari, itu kan wajar kalau kemudian kita bilang belum merdeka,” ujarnya.
Gus Halim menegaskan ketersediaan infrastruktur khususnya akses antardesa di wilayah 3T tidak bisa diselesaikan dengan dana desa. Menurutnya dibutuhkan skema khusus pembiayaan untuk menyediakan akses jalan antardesa di wilayah 3T. Untuk itu pihaknya akan melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Entah DAK atau apa (sumber dana). Termasuk dana desa, nanti disinergikan. Dana desa juga digunakan untuk itu, harus berpikir praktis saja. Karena yang paling dibutuhkan kan akses. Jadi percepatan daerah tertinggal bisa menjadi percepatan desa-desa khusus. Jadi nanti kita punya fokus dan lokus yang tematik,” katanya.
Turut hadir mendampingi Gus Halim dalam pertemuan ini yaitu, Sekjen Kemendesa PDTT, Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Aisyah Gamawati, dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito.(*)
