Irjen Kemendagri: Pemda Harus Betul-Betul Antisipasi Inflasi Jelang Nataru

JAKARTA, lensareportase.com – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) harus betul-betul mengantisipasi inflasi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dia mengatakan, Pemda mesti melaksanakan enam upaya konkret penanganan inflasi. Dia juga meminta Pemda membuat inovasi, terobosan, dan ide-ide baru guna mengatasi inflasi di daerah masing-masing.

“Mohon untuk seluruh kepala daerah betul-betul mengantisipasinya. Khususnya bagi daerah-daerah yang cukup besar dalam merayakan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, karena naiknya permintaan terhadap beberapa jenis komoditas bahan pangan,” katanya mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/12/2022).

Irjen mengungkapkan, Rakor kali ini fokus mengantisipasi kenaikan barang pada akhir tahun, karena berdampak terhadap laju inflasi. Pasalnya, pada momen tersebut permintaan terhadap berbagai jenis komoditas bahan pangan bakal naik. Selain itu, dirinya juga meminta Pemda mengantisipasi adanya cuaca ekstrem yang menyebabkan produksi dan distribusi pangan terhambat.

“Kita juga memahami bahwa saat ini kita menghadapi musim penghujan yang cukup ekstrem. Pada daerah-daerah tertentu agar dapat berkoordinasi memanfaatkan aset-aset pemerintah daerah, termasuk aset-aset instansi yang terkait untuk dapat mengantisipasi musim hujan ini, sehingga tidak menghambat proses produksi dan distribusi,” terangnya.

Irjen juga meminta Pemda untuk memaksimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengingat saat ini sudah memasuki minggu kedua bulan Desember 2022. Tak lupa Irjen mengingatkan Pemda untuk memaksimalkan dana insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka pengendalian inflasi.

“Bagi yang belum menggunakan BTT kalau memang peruntukannya memungkinkan silakan untuk dapat digunakan, kemudian juga termasuk Bansos agar disalurkan secara optimal, dengan pendampingan dari teman-teman kejaksaan, TNI, dan Polri,” ujarnya.(*)

Baca Juga :  Pertemuan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan RI Bahas Adanya Dugaan Korupsi dalam Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI 

Puspen Kemendagri

Related posts