lensareportase.com, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan tidak ada kendala sinergi Pusat dan Daerah.
Hal ini disebabkan karena Halim Iskandar memang berasal dari daerah hingga paham betul kebutuhan Kepala Daerah.
Olehnya, saat ditugaskan sebagai Mendes PDTT, Halim Iskandar berpedoman jika semua kebijakan dari Pemerintah Pusat bisa dipahami oleh Daerah asal jelas.
“Kunci jelas ini artinya dipahami. Makanya kemudian semua kebijakan yang yang saya keluarkan selalu diiringi Village Summary supaya ruh kebijakan bisa dipahami dan terbukti efektif,” kata Halim Iskandar, Rabu (18/8/2021).
Ia mencontohkan BLT Dana Desa yang dimulai dari proses kebijakan, kewenangan ke Kepala Desa untuk lakukan pendataan dan penentuan lembaga yang lakukan pendataan.
Seperti Relawan Desa Lawan Covid-19, dimana Kades sebagai Ketua Relawan kemudian pendataan dilakukan tiga orang berbasis RT. Dengan 8 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hampir semua mengatakan tepat sasaran.
“Karena prinsip dari desa untuk desa, sejak awal kami tekankan hingga merasa bagian penting dari proses pembangunan,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini
Kemudian, penyederhanaan diksi agar masyarakat yang berasal dari berbagai latar pendidikan itu bisa pahami kebijakan yang diterbitkan.
Kemudian agar Para Kepala Desa yang juga beragam latar pendidikannya bisa langsung diaplikasikan dan tidak disibukkan memahami konsep
“Olehnya, disini peran pendamping desa menjadi sangat penting agar perencanaan pembangunan di desa bisa berjalan,” kata Halim Iskandar.
Kemudian petunjuk teknis pun dibuat atraktif seperti meme-meme yang bisa dipasang oleh Kepala Desa di tempat publik. Petunjuk seperti Protokol Kesehatan di Pasar, di Balai Desa dan Tempat lainnya.
Meme itu selalu diberikan tempat untuk pemasangan foto Kepala Desa agar jadi motivasi untuk menampilkan ini.
“Ini termasuk yang menciptakan pola hubungan Kementerian Desa dengan Kepala Desa, Ketua BPD dan warga,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini
Kebijakan itu juga berikan arah yang jelas seperti arah penggunaan Dana Desa agar semua Desa tidak pikir panjang untuk salurkan Dana Desa
Gus Halim mengatakan, selalu ada sinergi antara Pemerintah Pusat dan Desa karena RPJMN 2020-2024 berkaitan dengan kebutuhan desa seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kesehatan, stunting dan akses pendidikan.
Untuk meningkatkan komunikasi dengan desa, dilakukan komunikasi secara virtual dengan desa yang tidak terkendala sinyal.
“Kemudian di Kemendes, kami menyiapkan tim yang dinamakan Sapa Desa yang setiap hari telpon setiap desa. Jika lancar, tiap tiga bulan, desa akan tersapa kembali,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Kemendes PDTT juga membangun sinergitas dengan Pemerintah Daerah untuk maksimalkan pembangunan di desa.(*)
