DEPOK, lensareportase.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Kesiapsiagaan mengadakan _Table Top Exercise_ (TTX) atau Gladi Ruang menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dilaksanakan di Buperta Cibubur, Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Selasa (8/11) malam. TTX ini diselenggarakan sebagai salah satu rangkain kegiatan Apel Kesiapsiagaan dan Simulasi Penanganan Bencana Banjir pada esok hari.
Dalam arahannya, Nelwan Harahap selaku Asisten Deputi Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menyampaikan sesuai arahan Menko PMK memasuki akhir tahun kita akan berada pada level tertinggi musim hujan, 80 persen lebih tinggi dari pada musim hujan normal, oleh karena itu perlu adanya upaya meningkatkan kesiapsiagaan.
“Agar segera melakukan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan keterlibatan kolaborasi pentaheliks. Bencana itu pasti, kesiapsiagaan kita menghadapinya itu merupakan harapan terakhir dari masyarakat untuk selamat,” papar Nelwan kepada peserta _TTX_ di Depok, Jawa Barat (8/11).
“Dengan adanya kesiapsiagaan dari semua unsur, masyarakat akan merasa tenang dan terlindungi dengan adanya upaya perlindungan maksimal. Kita juga harus memahami dan mengenali sebesar apa ancaman dan upaya menghadapinya,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo yang juga hadir langsung, mengatakan, _TTX_ sebagai upaya mengetahui skenario apa yang akan dilakukan dalam simulasi maupun saat terjadinya bencana.
“Malam ini gladi ruang, dicoba apa yang kita sudah susun dan berbagi tugas antara pemda, lembaga, media, relawan dan masyarakat, salah satunya kita uji skenario untuk besok dan besok dipraktekan di lapangan,” ucap Pangarso.
TTX ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kapasitas dan kemampuan para pemangku kebijakan dalam penanganan bencana.
“Sebagai pelaku kebencanaan harus memastikan kemampuan dasar personal dan uji kompetensi pemahaman, mempraktekan dan mengambil keputusan penanganan saat simulasi,” imbuhnya.
Pembagian tugas atau klaster kali ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan saat bencana, tidak lagi berdasarkan lembaga dan institusi masing-masing, namun sudah disatukan sesuai klaster kebencanaan.
“Ada klaster yang diikuti semua lembaga, tujuannya jika ada hilang satu klaster akan terlihat tidak berjalan dengan baik,” pungkas Pangarso.
Sementara itu Edy Suharmanto selaku Direktur Managemen Penanggulanan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri mengatakan, merespon adanya potensi cuaca ekstrem dengan mengeluarkan Surat Mendagri kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah peningkatan kesiapsiagaan.
“Menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat yang langsung ditandatangani Mendagri kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota, terkait antisipasi adanya bencana untuk melakukan antara lain pemetaan rawan bencana, melakukan simulasi tanggap bencana dan membentuk posko kesiapan penanganan bencana,” ujar Edy.
Sebagai tambahan informasi, guna meningkatkan kesiapsiagaan dan menindaklanjuti adanya potensi bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, BNPB, Kemenko PMK dan pemerintah daerah terkait akan mengadakan Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan, serta Simulasi Penanganan Banjir, yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah, pemangku kebijakan dan relawan yang wilayahnya berpotensi terdampak bencana yang disebabkan cuaca ekstrem, yang dilakukan secara tatap muka maupun virtual pada Rabu (9/11). (*)
