CIREBON – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak para mahasiswa ikut pelatihan Program Pemberdayaan Pembangunan Desa. Hal ini sebagai langkah mempercepat pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan menteri yang akrab disapa Gus Halim ini dalam seminar yang digelar oleh BEM Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon di Kampus Universitas Gunung Cirebon, Jawa Barat pada Kamis (20/6/2024).
Kemendes PDTT miliki program pemberdayaan. Sehingga, Gus Halim mengajak kepada para mahasiswa Universitas Gunung Jati untuk dapat mengikuti pelatihan-pelatihan khusus mahasiswa tentang pembangunan desa.
“KIta berharap di sini ada pegiat pembangunan desa, ada pelopor pembangunan desa, kita banyak program-program pelatihan itu. Khusus untuk mahasiswa dengan perlakuan dan metodologi yang berbeda. Harapannya adalah semakin tinggi perhatian kita di dalam proses pembangunan didesa,” kata Gus Halim.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menyampaikan bahwa pembangunan desa pada hakekatnya ada dua hal yamg substantif. Pertama pembangunan bidang aparatur. Sedangka yang kedua pembangunan bidang pemberdayaaan.
Selain itu, kunci keberhasilan pembangunan di desa itu cuma satu yakni data mikro by name, by addres, by location warga, keluarga dan lingkungan.
Jika hal itu bisa diterapkan, maka apapun yang terjadi dalam proses pembangunan yang ada di desa pasti akan baik.
“Nah inilah yang kita garap, kita terus berupaya agar data mikro ini menjadi basis utama. Dan ini merubah paradigma, bukan sekedar mengubah cara pandang tapi mengubah paradigma cara berpikir paling mendasar,” ujarnya
“Termasuk di dalamnya merubah tata berpikir dalam perencanaan pembangunan. Dulu perencanaan pembangunan didasarkan pada keinginan. Tapi, kita berupaya maksimal agar tidak didasarkan pada keinginan. Melainkan kebutuhan,” sambungnya.
Gus Halim menambahkan, permasalahan utama di dalam perencanaan pembangunan adalah ketidaktahuan adanya suatu masalah. Sehingga, solusinya cuma satu yakni data.
“Data menjadi salah satu kunci dalam segala hal. Inilah yang kita ubah dari data makro menjadi mikro. Kalau ini terwujud, maka saya yakin seluruh perencanaan pembangunan akan terjawab permasalahannya,” katanya.
Lebih lanjut Gus Halim menjelaskan pentingnya transparansi dalam level pemerintahan, pemerintahan desa lebih transparan dibandingkan pemerintahan diatasnya.
Pasalnya mulai dari penyusunan APBDes, penyusunan rencana kerja pembangunan dan lainnya selalu melibatkan representasi masyarakat.
“Jadi tidak hanya dihadiri perangkat desa, tapi juga harus ada keterwakilan kelompok di masyarakat. Apalagi, dalam transparansinya juga harus ditampilkan ditempat-tempat stragtegis. Transparansi di level pemerintahan yang sangat terbuka hanya ada didesa,” ujarnya.(*)
